Ah, Prabowo Nggak Ksatria

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, tersandung kasus korupsi, publik menunggu-nunggu sikap Prabowo Subianto. Sayangnya, hingga kemarin, Ketum Gerindra itu masih belum mau nongol. Permintaan maaf atas nama partai hanya diwakili Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Sikap Prabowo yang tidak berani muncul dan menyampaikan maaf langsung, dianggap nggak ksatria. 

Selama ini, Prabowo dikenal selalu garang dengan perilaku korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertahanan itu selalu mengutuk tindakan korupsi yang telah merugikan negara. Di media sosial, video Prabowo yang akan memenjarakan langsung bila ada kadernya yang terbukti melakukan korupsi, mendadak viral lagi. 

Dengan kasus yang menimpa Edhy, tak heran publik kembali menagih sikap tegas Prabowo. Apalagi jabatan Edhy di Gerindra, bukan kaleng-kaleng. Dia merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. Edhy juga dikenal sebagai orang dekat dan kepercayaan Prabowo. Edhy setia menemani Prabowo dari masih aktif menjadi tentara, hingga sama-sama membesarkan Gerindra dan akhirnya menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Baca juga : Cegah Covid, Panglima TNI Ajak Tokoh Papua Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Tak heran, kalau banyak pihak yang menunggu pernyataan resmi dari Prabowo, ketika ‘anak ideologis-nya’ tersandung korupsi. Bahkan, Arief Poyuono-kader Gerindra ikut menyuarakan itu. Eks Waketum Gerindra ini, meminta Prabowo tampil ke publik dan meminta maaf atas kelakuan Edhy yang tentunya merusak nama baik Gerindra dan juga Prabowo pribadi. 

Jumat (27/11), Gerindra menyampaikan sikap resminya terkait kasus Edhy. Permintaan maaf disampaikan Ahmad Muzani melalui video yang diunggah di akun Instagram Gerindra. Dalam keterangannya, Muzani menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Muzani juga meminta maaf pada semua menteri di kabinet atas kelakuan rekan separtainya itu. “Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini,” kata Muzani. 

Wakil Ketua MPR ini percaya, kasus yang menimpa Edhy tidak akan mengganggu proses dan berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Muzani berharap seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya, termasuk pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya seperti arahan Presiden. 

Baca juga : Prabowo, Mana Suaranya

Muzani menyatakan, Edhy telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan Wakil Ketua Umum Gerindra. “Dan sekarang ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,” ucap Muzani. 

Dia juga menyampaikan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, partainya meminta upaya pemberian bantuan hukum kepada Edhy juga dihormati. Upaya pemberian bantuan hukum adalah implikasi dari ditegakkannya asas hukum praduga tak bersalah. “Kami percaya sepenuhnya kepada KPK dalam menangani masalah ini. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya,” ujar Muzani. 

Terakhir, ia menyampaikan kepada seluruh kader agar tetap menjaga kekompakan, solid, serta tetap tenang dan kompak dalam menghadapi situasi sulit ini. “Ini adalah bentuk ujian kepada kita, agar ke depan kita tetap kuat dan semangat,” pungkasnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.