Menteri Rangkap Jabatan Rawan Celakakan Partai

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik enam menteri dan lima wakil menteri baru, hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Peristiwa politik itu mengundang beragam penilaian dari partai politik (parpol). Baik di dalam koalisi pemerintahan maupun oposisi.

Politisi senior Partai Golkar, Ibnu Munzir mengapresiasi langkah Presiden Jokowi memilih enam menteri barunya. “Beberapa kali Jenggala Center (JC) memang menghendaki reshuffle, karena ini keinginan publik,” katanya di Gedung JC, Senopati, Kebayoran Lama, Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, JC sebagai relawan Jokowi-Kiai Ma’ruf di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 telah melakukan analisa mendalam tentang reshuffle. Diakui Munzir, masih ada kekurangan di sejumlah pos baru. Beruntung, masih bisa ditutupi posisi wakil menteri.

Baca juga : Harga Cabe Makin Pedas

“Tapi agak aneh melihat satu kementerian spesifik tapi diisi figur yang bukan ahlinya. Mungkin dengan adanya wamen mudah-mudahan bisa mengatasi masalah Covid-19,” katanya.

Mantan Anggota DPR Fraksi Golkar itu juga menyebut reshuffle kabinet ini tidak diiringipertumbuhan pasar modal yang positif. Jadi, kata dia, perlu lebihbanyak lagi perombakan, agardi sisa masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dikenang baik oleh rakyat. “Supaya bisa menghadapi dan keluar dari krisis pandemi seperti saat ini,” harapnya.

Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Sulawesi Barat ini juga menilai, posisi Wakil Menteri (Wamen) yang ada di dalam pemerintahan terlalu gemuk. Saat ini, setidaknya ada 15 orang.

Padahal, tugas Wamen bisa diberikan kepada para Direktur Jenderal (Dirjen). Kecuali, kalau ruang lingkup kerja di kementerian menumpuk, sehingga membutuhkan kinerja Wamen.

Baca juga : Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dianggap Langkah Tepat

Sementera politisi senior PDI Perjuangan, Fachruddin menyarankan para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tidak merangkap jabatan di tempat lain, termasuk di partai politik.

Dia mencontohkan, eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Gegara tersandung kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19, nama PDI Perjuangan ikut-ikutan tercoreng. Padahal, tidak ada sangkut pautnya. “Itu akan lebih susah,” ujarnya.

Seperti diketahui, di antara menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi memperkuat Kabinet Indonesia Maju, ada yang merangkap jabatan sebagai pimpinan parpol. Salah satunya, Tri Rismaharini menggantikan Juliari P Batubara di posisi Menteri Sosial (Mensos).

Dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2019-2024, Walikota Surabaya itu menjabat Ketua Bidang Kebudayaan. Sedangkan Juliari P Batubara tercatat menjabat Wakil Bendahara. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, nama Juliari sudah tidak tercatat lagi dalam struktur pengurus DPP PDIP di laman resminya.

Baca juga : Pebulutangkis Indonesia Siap Tarung Di 3 Turnamen Di Bangkok

Menurut Fachruddin, menteri yang tidak merangkap jabatan akan bekerja tanpa dibebani partai politiknya, karena dia hanya punya satu atasan, yaitu Presiden. “Jangan ada lagi DPP rangkap jabatan dengan eksekutif pemerintahan,” ujar dia mengingatkan.

Fachruddin berharap, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa memperhatikan persoalan ini. Kalaupun ada jabatan di partai yang kosong karena ada kader yang ditunjuk sebagai menteri, Megawati disarankan segera mencari kader lain sebagai penggantinya. [TIF/REN/BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.