Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Klaim Tetap Kritis Di DPR

Gerindra Dicap Main Dua Kaki

Senin, 28 Desember 2020 06:36 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjamin tetap kritis terhadap pemerintah, sekalipun pimpinannya menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM)

“Gerindra sangat dimungkinkan memberikan masukan- masukan konstruktif terhadap pemerintah sekalipun kami bagian dari pemerintah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Kawendra Lukistian di Jakarta, kemarin.

Baca juga : PAN Akan Lebih Kritis Di Luar Pemerintahan

Buktinya, lanjut Kawendra, suara Gerindra di DPR tetap kritis mengawasi jalannya pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin, sesuai fungsi parlemen melakukan check and balance.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melakukan reshuffle kabinet. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno ditunjuk menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Baca juga : Sekolah Tatap Muka Di Depok Batal Dilaksanakan Tahun Depan

Sandiaga, merupakan rival Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Kini, dia menyusul Ketua Umum Partainya, Prabowo Subianto yang lebih dulu masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Di tempat terpisah, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, kritik partai yang masuk lingkaran pemerintah akan kurang greget. “Kritis kepada pemerintah itu, tempatnya di luar pemerintahan,” ujarnya.

Baca juga : Prananda Disanjung Puan Kok Tidak Ya..?

Dosen dari Universitas Al Azhar ini menggambarkan, sepak terjang Gerindra di masa satu tahun menjabatnya Prabowo Subianto sebagai Menhan. Partai Gerindra menyepakati Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengesahan Undang Undang Omnibus Cipta Kerja. “Mana kegiatan Gerindra yang menolak kebijakan-kebijakan pemerintah?” ungkapnya.

Kalaupun ada kader Partai Gerindra di DPR yang kritis terhadap pemerintah, akan dituding bermain dua kaki. “Tak mungkinlah posisi di pemerintahan, lalu menolak kebijakannya. Itu namanya jeruk, makan jeruk,” pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.