Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kasus Pemotongan Insentif ASN, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Jumat Lusa
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- Polisi Tangkap Pengemudi Fortuner Pemalsu Pelat TNI Yang Ngaku Adik Jenderal
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Jasa Marga Catat 1,3 Juta Kendaraan Sudah Kembali Ke Jabotabek
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) dipastikan tak bermaksud menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK hanya ingin menjembatani rakyat dengan pemerintah.
Hal ini ditegaskan politisi senior Partai Golkar, Iskandar Mandji. “Ini tujuan baik Pak JK,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/2).
Baca juga : Pemerintah Jokowi Butuh Kritik Sehat, Bukan Hoaks Lho...!
Pernyataan Iskandar ini menanggapi serangan politisi maupun pembela pemerintah di dunia maya yang menafsirkan, kalau JK menyerang Presiden Jokowi setelah memberikan pernyataan di acara Webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR PKS, Jumat (12/2) lalu.
Saat itu JK bilang, “Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”
Baca juga : Pemerintah Harus Ambisius Kurangi Emisi Karbon
Menurut Iskandar, justru pihak yang menyerang JK gagal menafsirkan pernyataan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu dengan baik dan benar. “Langsung kebakaran jenggot. Jangan-jangan para pengkritik itu sedang mencari panggung agar terkesan membela pemerintah,” sindirnya.
Orang dekat JK ini menilai, respons para pengkritik JK ini justru yang membuat masyarakat takut mengkritik pemerintah. Padahal, pernyataan JK itu memiliki pijakan fakta dan ilmiah.
Baca juga : Beneran Nih, Jenderal?
Iskandar mencontohkan, pengakuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Kwik Kian Gie yang merasa takut mengemukakan pendapatnya di media sosial diserang para pendengung, alias buzzer. Kwik lantas membandingkan dengan era Orde Baru yang justru memberikan ruang untuk kritik di media cetak.
Iskandar yang merupakan Staf Ahli Wapres JK pada 2014-2019 ini juga menyampaikan pijakan ilmiah demokrasi JK adalah survei The Economist Intelegence Unit (EIU). Hasil survei itu menempatkan Indonesia di peringkat 64 dari 167 negara di dunia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya