Dewan Pers

Dark/Light Mode

Isu Kudeta Mereda

Demokrat Vs Pro-Jokowi Ributin Peresmian Waduk

Kamis, 18 Februari 2021 07:23 WIB
Presiden Jokowi saat meresmikan Waduk Tukul, di Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2). (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi saat meresmikan Waduk Tukul, di Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/2). (Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah isu kudeta mereda, sekarang para politisi Demokrat meramaikan isu lain. Salah satunya, soal peresmian Waduk Tukul di Pacitan, Jawa Timur, yang dilakukan Presiden Jokowi, akhir pekan lalu.

Beberapa seleb Demokrat seperti Kepala Bappilu Andi Arief, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Rachland Nashidik, dan Wakil Sekjen Irwan Fecho, yang meramaikan isu ini. 

Rachland awalnya mengucapkan terima kasih ke Jokowi. Dia merasa Jokowi telah meneruskan pembangunan waduk yang dimulai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjadi presiden. "Mulai dari gagasan, studi, groundbreaking, dan inisiasi pembebasan lahan. Fundamen yang memungkinkan Presiden RI ke-7 dapat melanjutkan proyek penting ini dan meresmikannya sekarang," kicaunya di akun Twitter @rachlandnashidik. 

Berita Terkait : Isu Kudeta Demokrat Bukan Untuk Naikkan Elektabilitas

Andi Arief menambahkan. Kata dia, pembangunan waduk ini merupakan bukti kontinuitas. Menyebutkan, waduk ini bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Konstruksinya dibangun 2013 dan ditargetkan selesai 2016. Namun, target kemudian mundur menjadi 2021. "Banyak Proyek MP3EI yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik," cuitnya di akun @andiarief__.  

Cuitan ini membuat pendukung fanatik Jokowi bereaksi. Termasuk Denny Siregar. Kata dia, era SBY cuma rancang. Pembangunannya tidak dilaksanakan. "Mirip jalan tol. Dirancang, diteliti, dibahas, tapi pembangunannya nggak jelas, malah bangun Hambalang yang mangkrak. Beda sama Pak Jokowi, langsung gebrak. Dan hasilnya dirasakan masyarakat," cuitnya di akun @dennysiregar7. 

Mendapat serangan itu, Rachland maju menangkis. Kata dia, waduk itu mulai dibangun pada 2013 dan ditargetkan selesai pada 2017. Pada 2014, Jokowi masuk Istana. "Pembangunan waduk molor, baru kelar 2021. Jokowi menyelamatkan proyek mangkrak? Lha itu pembangunan waduk molor 4 tahun oleh Jokowi!" ujarnya. "Tukul mempermalukan BuzzeRP," tulis Rachland, menyerang balik.

Berita Terkait : Pengamat : Kader Demokrat Jangan Andalkan Lagi Senioritas

Soal Hambalang, Rachland menyebut, proyek tersebut mangkrak karena tak diteruskan pemerintah saat ini. Pembangunan Wisma Hambalang dilarang KPK karena jadi barang bukti kasus korupsi. Larangan dicabut setelah kasus korupsinya ditutup. "Jokowi menolak meneruskan dan buzzeRP menyebutnya 'mangkrak'. Padahal, proyek lain di masa SBY dirayakan Jokowi. Tanpa menyebut peran SBY," kicau Rachland, menohok. 

Rachland melanjutkan, merupakan hak Presiden untuk mengambil keputusan tentang Hambalang. Bisa diteruskan dan dijadikan fasilitas yang berbeda bagi kepentingan publik atau dibiarkan seperti sekarang. "Semua terpulang pada niat baik. Atau niat buruk: sengaja untuk menista SBY. Mana yang benar?" pungkasnya. 

Setelah itu, giliran Irwan Fecho yang bicara. Kata dia, dibutuhkan kenegarawanan Presiden untuk tidak memberi ruang buzzer untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya. Seolah-olah infrastruktur itu tiba-tiba langsung terbangun tanpa Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. "Contoh bendungan Teritip Kaltim (Kalimantan Timur), itu bahkan sudah dibangun sejak 2013. Cek, 64 yang lain pun begitu," tulisnya di akun @irwan_fecho. 

Berita Terkait : Relawan Jokowi Minta Moeldoko Fokus Bantu Presiden Tangani Covid-19

Sebagian warganet geleng-geleng kepala melihat perdebatan para politisi Demokrat dan para pendukung Jokowi ini. Seperti diungkapkan @nurcholisajadi. Dia bilang, waduk sudah selesai dibangun. Rakyat senang. "Politikus vs Buzzer ribut soal siapa yang bangun. Sebenarnya mereka berjuang untuk kepentingan rakyat atau kelompok?" ucapnya, heran. 

Menanggapi ribut-ribut ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, ribut-ribut di media sosial ini sebagai hal biasa. Bagian dari memenangkan narasi. Sifatnya, masih gerilya. Tidak terlalu serius. Beda ceritanya dengan kasus kudeta partai. Saat itu, AHY sampai harus keluar memberikan keterangan pers, yang bisa dimaknai sebagai penegasan perang terbuka. [BCG]