Prof Mahfud Tidak Suka Diseret-seret

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam, Mahfud MD jadi salah satu nama di lingkaran pemerintah yang ikut diseret dalam isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat. Tidak mau polemik berlarut-larut, Mahfud langsung memberi bantahan. Dia tak suka diseret-seret dalam kasus tersebut.

Sejumlah kader Demokrat mulai membongkar satu-persatu tokoh yang diduga ingin kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Demokrat. Selain Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang dituding jadi aktor utama, ada lagi sejumlah nama di lingkaran Istana yang dianggap ikut bertanggung jawab.

Ada nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan; Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly hingga Mahfud MD.

Baca juga : Sindir AHY, Marzuki Alie: Takut Hantu, Terpeluk Setan

Rachlan Nashidik, politisi Demokrat yang tidak ragu menyebut keterkaitan tokoh-tokoh Istana tersebut. Tudingan itu disampaikan Rachland dalam akun Twitter-nya, @RachlaNashidik, sesaat setelah Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief menyebut nama Moeldoko.

“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam, bahkan “Pak Lurah” merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu “Pak Lurah?” cuit Rachland.

Cuitan itu langsung menjadi bola liar di media sosial. Banyak yang kaget dengan sejumlah nama yang disebutkan oleh Rachland. Kemarin pagi, Mahfud langsung bereaksi atas tudingan itu.

Baca juga : Sangat Berat, KPU Tidak Setuju Pilkada Serentak 2024

Lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku kaget namanya ikut disebut.

“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” cuit Mahfud, kemarin.

Mahfud merasa aneh mendengar tudingan tersebut. Selama ini, dirinya tak pernah bicara soal beginian dengan Moeldoko, ataupun dengan orang lain.

Baca juga : Kalau Solid, Anggap Saja Angin Lalu

“Terpikir saja tidak, apalagi merestui. Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu,” kata Mahfud.

Di cuitan lanjutan, Mahfud menyinggung, di era demokrasi yang terbuka dan dikontrol, sulit melakukan kudeta terhadap partai politik.

“Apalagi partai besar seperti PD (Partai Demokrat) bisa dikudeta seperti itu. Yang penting internal PD sendiri solid,” imbau Mahfud.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.