Lacak Dalang Wacana Presiden Tiga Periode!

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meyakini wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan datang dari Presiden Jokowi. Karena itu, perlu diusut siapa dalang wacana yang membuat jagat politik nasional menjadi gaduh.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku, pernah dua kali menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi soal wacana ini sebelum berakhir jabatan. Jokowi pun menolak dengan tegas.

Alasannya, Jokowi tidak mau dikenal sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali. “Apalagi itu memerlukan perubahan konstitusi,” kata Fahri.

Mantan politisi Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) itu curiga, ada kelompok yang sengaja memainkan isu tersebut demi kepentingan sesaat. Karena itu, dia mengajak semua pihak menelusuri siapa dan untuk apa merancang hal-hal seperti ini. “Saya kira harus kita lacak sekarang,” ujarnya.

Baca juga : Serahkan Surat Kepercayaan, Dititipin Salam Hangat Presiden Vietnam Ke Jokowi

Mantan Wakil Ketua DPR ini meminta kepada semua pihak agar menghentikan wacana tersebut. Pasalnya, wacana itu tidak keluar dari mulut Jokowi langsung.

Menurut Fahri, untuk mengubah undang-undang, presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu). Tetapi, kalau mengubah periodesasi Presiden Republik Indonesia itu harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, perubahan konstitusi bukan berada di tangan presiden, melainkan MPR.

“Saya kira, kita seharusnya mengambil kesimpulan bahwa ini bukan berasal dari sumber yang legitimate, gitu loh,” katanya.

Fahri menyarankan, daripada meributkan wacana presiden tiga periode, lebih baik fokus menuntaskan pandemi Covid-19 dan bencana alam.

Baca juga : DPD Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Sebelumnya, wacana masa jabatan presiden tiga periode diungkapkan Inisiator Partai Ummat Amien Rais. Dia menyebut, ada upaya memuluskan wacana itu dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 melalui Sidang Istimewa MPR.

Wacana itu sudah ditanggapi langsung Presiden Jokowi. Dia dengan tegas menolaknya.

“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” katanya di Istana Merdeka, Senin lalu.

Pendapat berbeda diungkapkan politisi Partai Gerindra, Arif Poyuono. Dia malah menginginkan agar wacana presiden tiga periode dibuka. Jika perlu, perubahan amandemen UUD 1945 dilakukan demi pembangunan dan kemajuan bangsa ke depan.

Baca juga : Partai Ummat Pasang Badan Buat Amien Rais

Arief menjelaskan, masa jabatan tiga periode bukan otoriter. Pasalnya, politik di Indonesia sedang mengalami kekacauan. Dia menilai, Jokowi selama dua periode disibukkan dengan berbagai agenda  [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.