Dark/Light Mode

Di Penutupan Rapat Kerja Nasional

PKS Sudah Siapkan Capres 2024

Jumat, 19 Maret 2021 05:23 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan Pidato Politik dalam puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3/2021). (Foto: Ahmad Ali/Rakyat Merdeka)
Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan Pidato Politik dalam puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3/2021). (Foto: Ahmad Ali/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera (Rekernas PKS) telah usai. Sejumlah strategi dan taktik menuju Pemilu 2024 telah dirumuskan. Termasuk, calon presiden (capres) yang akan diusung. Partai oposisi ini sudah mengantongi nama, namun merahasiakannya

“Kami sudah menyiapkan tokohnya. Pasti tidak akan lebih dari satu, dan kita tidak hanya pilih dari PKS,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, seusai Rakernas PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

Soal capres, Aboe mengatakan, partainya punya mekanisme dan cara tersendiri. Bukan melalui konvesi Capres ala Partai NasDem, melainkan dimatangkan melalui cara internal seperti yang tengah dilakukan saat ini. Setelah itu, akan dipublikasikan. Juga soal koalisi, PKS tidak menutup diri untuk berkoalisi.

Baca juga : Wamen LHK Resmikan Sekolah Sampah Nusantara

“PKS belum mau membicarakan dengan siapa partainya akan berkoalisi. Kita rapikan dulu internal kita. Ini masih panjang, masih ada dua tahun. Kita lihat nanti di penghujung-penghujung waktu,” ucapnya.

Seperti diketahui, PKS menggelar Rakernas 2021 sejak 1 hingga 18 Maret lalu. Rakernas ditutup dengan pidato Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dan pembacaan serta penandatanganan komitmen kerja. Dalam pidato politiknya, Syaikhu menyampaikan lima visi kepemimpinan nasional.

Salah satunya, adalah analogi tentang mundurnya demokrasi di Indonesia yang dianggapnya telah keluar dari fitrahnya. Melalui lebih dari dua dekade pascareformasi, Indonesia dianggap gagal melakukan konsolidasi demokrasi. Baginya, demokrasi Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran.

Baca juga : KPCPEN: Demi Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Siapkan Lima Strategi Bantu UMKM

“Adanya wacana penambahanan jabatan presiden menjadi tiga periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang,” ujar Syaikhu.

Merujuk pasal 7 UndangUndang Dasar 1945 menyatakan, masa jabatan presiden diatur tegas hanya dua periode. Pembatasan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga demi memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik.

Intinya, rakyat harus diberikan pilihan, calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. “PKS meyakini, negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang akseptebilitas dan punya kapasitas, kredibilitas, untuk memimpin bangsa ini ke depan,” tegasnya.

Baca juga : Puan: DPR Segera Tetapkan Prolegnas 2021

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman menyambut baik proses Rapimnas yang sudah berjalan dengan baik. Bahkan, Rapimnas kali ini adalah yang terlama yang pernah digelar Partai Dakwah ini, yakni 18 hari. Sejumlah langkah untuk kebaruan telah dilakukan. Seperti perubahan lambang partai dengan dominasi warna orange, dan peresmian mars dan hymne PKS yang baru.

PKS saat ini juga menunjukkan tren positif dengan hasil survei yang rata-rata memberikan angka enam persen. Padahal, menjelang Pemilu sebelumnya, PKS selalu berada di angka di bawah tiga persen. “Insya Allah, mudah-mudahan ini pertanda kita akan meraih kemenangan pada 2024,” pungkasnya.  [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.