Demokrasi Indonesia Merosot

RM.id  Rakyat Merdeka - Peran partai oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih lemah dibanding pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bersyukur, di masa Presiden SBY, punya oposisi kuat. Waktu itu ada PDIP, Hanura, dan Gerindra,” ujar pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani di acara diskusi virtual Tadarus Demokrasi dengan tema ‘Ekonomi dan Demokrasi’, belum lama ini.

Menurutnya, peran oposisi di era SBY menciptakan check and balance yang kuat, sehingga menghasilkan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Namun keseimbangan itu tidak terjadi saat ini dengan dua partai di luar pemerintahan, yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebutnya sebagai oposisi murni dan Partai Demokrat yang dianalogikan sebagai oposisi moderat. “Kalau sekarang cuma ada 18 persen oposisi,” sebutnya.

Baca juga : BSI Optimalisasi ZISWAF di Indonesia

Dikatakan, peran oposisi saat ini bisa membesar jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun, tentu ada konsekuensi tersendiri jika kedua elite Gerindra ini tidak masuk ke dalam pemerintahan. “Ada kekhawatiran dapat mengganggu stabilitas,” ungkapnya.

Ipunk -sapaan akrab Saiful Mujani- menyebut, melemahnya peran partai oposisi itu sebagai kemerosotan demokrasi. “Kemerosotan demokrasi ada di mana-mana. Studi terakhir menyebut sumber utama kemerosotan itu tindakan dan sikap elite politik yang justru dari hasil demokrasi itu sendiri,” jelasnya.

Demokrasi, kata dia, saat ini juga dianggap sebagai pengham­bat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal demokrasi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi negara. Parahnya, demokrasi juga sudah terkontaminasi politik identitas.

Baca juga : Korban Covid-19 Meroket Di India, Jenazah Dikremasi Hingga Ke Trotoar

Baginya, kontaminasi politik identitas di dalam demokrasi ini sangat berbahaya. Bukan cuma terhadap komunitas agama tertentu, melainkan terjadi di berbagai komunitas atau golongan lain dalam bermasyarakat yang berakibat terjadinya polarisasi. “Contoh kasus Ahok. Masyarakat mungkin mengakui kinerjanya bagus, tetapi mereka tidak mau karena ada politik identitas itu,” ujarnya.

Menurut Saiful, beragam persoalan ini terjadi di antaranya karena Presiden Joko Widodo lebih fokus ke aspek pembangunan ekonomi, bukan demokrasi. Karenanya, hal-hal yang menghambat pembangunan ekonomi akan diabaikan atau dilangkahi.

Namun, hal itu ditepis Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD. Menurutnya, Indonesia dari masa ke masa terus mengalami pertumbuhan.

Baca juga : Siswa SD Dan SLTP Ethiopia Ingin Belajar Di Indonesia

“Kita tidak boleh terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. Itu tidak boleh dinafikan, meskipun kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki,” ujarnya.

Dijelaskan, demokrasi dan hukum memiliki hubungan erat. Apabila demokrasinya baik, maka hukumnya juga akan baik. Juga ketika politik tampil secara otoriter dan hegemonik, maka hukum akan sangat konservatif.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera mengakui, peran oposisi saat ini masih sangat kecil. Meski partainya sebagai oposisi tunggal di DPR, tetapi tetap akan konsisten hingga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin usai. “Idealnya, yang kalah di Pilpres kemarin itu menjadi oposisi semuanya,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.