Parpol Mau Dimanja, Memangnya Layak..?

 Sebelumnya 
“Meski memang ada pengaruh mental juga. Tapi, paling tidak, semua orang yang terlibat di partai politik bisa corncern untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Wakil Ketua MPR ini mendukung wacana kenaikan dana banpol. Hal itu sebagai upaya penguatan parpol sebagai pilar utama demokrasi. “Itupun jika kemampuan keuangan negara cukup,” katanya melalui pesan singkat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, usulan itu menjadi bagian dari perhatian pemerintah untuk membangun infrastruktur poitik yang dapat mempercepat kesejahteraan.

Baca juga : Nadiem Tidak Dimanja Puan

Sekjen PPP, Arwani Thomafi juga mendukung wacana itu. Menurutnya, banpol itu diperlukan untuk penguatan sistem kepartaian. Lagipula, kata Arwani, sejumlah kajian, termasuk KPK telah merekomendasikan agar ada kenaikan banpol. Diharapkan, ada perbaikan managemen kepartaian.

“Tentu banpol itu diharapkan bisa menjadi upaya untuk membuat suatu sistem keparataian yang lebih baik,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyuarakan hal yang sama. Bahkan nilai yang diusulkan Ganjar untuk dana banpol dari pemerintah mencapai Rp 1 triliun. Dengan dana sebesar itu, Ganjar yakin bisa menekan angka kasus korupsi yang dilakukan kader parpol.

Baca juga : Kementan Pastikan Stok Pangan Hewani Aman Jelang Lebaran

Politisi PDIP ini mengatakan, biaya demokrasi di Indonesia sangat tinggi. Hal itu mendorong politikus melakukan korupsi guna mengembalikan modal saat pemilihan umum. Jatah anggaran dari negara dapat menjawab masalah tersebut. Selain itu, negara jadi punya wewenang ekstra mengawasi potensi korupsi di partai politik.

Pertanyaannya, pantaskan kenaikan itu dilakukan saat ini? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia(UAI), Ujang Komarudin menilai, kenaikan dana banpol itu belum tepat dilakukan. Sebab, saat ini negara tengah mengalami persoalan ekonomi yang cukup serius.

“Di tengah pandemi Covid-19, kemudian kesulitan yang dialami masyarakat, kenaikan banpol itu seolah mengkhianati rakyat. Jadi, partai politik belum layak dimanja oleh pemerintah,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Jasa Marga Siap Patroli Udara Selama Lebaran

Menurutnya, kenaikan banpol juga takkan menjamin menurunnya tingkat korupsi oleh kader parpol. Begitu juga kongkalikong antara pengusaha dan parpol akan sulit dihilangkan. “Mau anggaran dinaikkan berapapun, kalau sistem dan moralitasnya rusak, ya rusak juga,” katanya.

Warga dunia maya juga memprotes keras usulan tersebut. “Manfaatnya apa untuk rakyat? Selagi banyak dan hanya tempat cari pekerjaan, gak ada gunanya,” protes @TotokSSH. “Gue nggak setuju. Kalau rencana pemerintah kasih dana 1 T/parpol. Lebih baik untuk program yang lain,” kata @AryaDwipa.

“Anggaran negara habis buat politisi, sudah berkuasa banyak koruptornya,” sindir @andsis999. “Mending tuh dana lu beliin kapal selam aja, ketimbang kasih politisi yang udah pada tajir,” timpal @mikha_oseosea12. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.