Kubu Banteng Mulai Kasih Lampu Hijau

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah sempat redup, wacana presiden 3 periode hidup lagi. Politisi Banteng yang menghidupkannya.

Dalam beberapa bulan ini, wacana presiden 3 periode sebenarnya sudah sepi dibahas publik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apalagi, Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya menolak menambah masa jabatan hingga 3 periode. Diperkuat pula oleh Megawati Soekarnoputri. Ketum PDIP itu menganggap, yang mendorong Jokowi 3 periode hanya ingin menjerumuskan.

Kemarin, isu ini diangkat lagi. Kali ini, yang bicara adalah Effendi Simbolon, kader Mega yang sangat senior di PDIP. Sebenarnya, Effendi tidak bicara khusus soal tema presiden 3 periode. Tapi, dia diminta tanggapan soal persaingan sengit antara dua kader PDIP terkait Pilpres 2024: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo vs Ketua DPR Puan Maharani.

Baca juga : Sri Mulyani Lempar Handuk

Kata dia, persaingan di internal Banteng akan hilang bila rencana Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan itu, terwujud. Menurutnya, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Jokowi bisa 1 periode lagi menjabat sebagai presiden.

“Kan memungkinkan amandemen UUD. Nggak ada masalah kok,” kata Effendi dalam diskusi virtual “Crosscheck”, kemarin.

Kata dia, presiden lebih dari 3 periode di dunia bukanlah hal yang tabu. Dia lantas mencontohkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang terpilih lagi untuk keempat kalinya. Begitu juga Presiden Rusia Vladimir Putin yang sudah menjabat lima periode.

Baca juga : Mantan Jubir Presiden Wimar Witolear Tutup Usia

“Nggak apa-apa (presiden 3 periode). Nggak ada yang salah, kok. Sepanjang rakyatnya mau, konstitusi juga aklamasi, kesepakatan juga,” kata pria yang pernah maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 silam ini.

Mungkinkah terjadi amandemen? Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tidak menampik, bila saat ini lembaga yang dipimpinnya, sedang menggodok persiapan amandemen konstitusi. Namun, amandemen yang disusun itu dipastikan tidak akan menyinggung soal masa jabatan presiden.

Politisi Golkar ini mengatakan, MPR saat ini berkomitmen menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam masa jabatan MPR periode 2019-2024. Bila MPR sudah memutuskan soal PPHN, maka presiden dan wakil presiden serta kepala daerah yang terpilih pada Pemilu 2024 akan mengacu pada visi misi negara.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.