Dark/Light Mode

Jangan Sampai Lu Lagi, Lu Lagi

Mega-Pro Bisa Ditinggal Milenial

Rabu, 9 Juni 2021 07:06 WIB
Megawati dan Prabowo saat peresmian patung Bung Karno menunggang kuda di kantor Kemhan. (Foto: Dok. PDIP)
Megawati dan Prabowo saat peresmian patung Bung Karno menunggang kuda di kantor Kemhan. (Foto: Dok. PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana menduetkan kembali Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2024 dianggap realistis, dan bisa menang.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganalisa, secara politik Megawati dan Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar. Keduanya adalah Ketua Umum partai papan atas. PDI Perjuangan di posisi pertama dengan raihan 128 kursi di DPR, dengan persentase 22,26 persen.

“Bukan pepesan kosong, ini realistis. Indikasinya, preshold 20 persen, figur populer nggak punya partai, dan partai-partai 10 tahun terakhir kebanyakan jadi followers,” ujar Adi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, PDIP menjadi satu-satunya partai yang melampaui presidential threshold alias preshold sebesar 20 persen. Jika ditambah dengan Partai Gerindra yang finish di posisi kedua dengan raihan 78 kursi di Senayan, tentu membuat duet ini cukup membuat efek kejut di Pemilu 2024.

Berita Terkait : Masa Sih, Mega Masih Mau Lagi

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu menilai, partai politik saat ini umumnya tidak tampil sebagai leader politik, justru senang menjadi follower. Indikasi ini, terlihat dari koalisi gemuk yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Jika PDIP-Gerindra bersatu, kemungkinan besar PAN dan PKB akan merapat. Kalau Megawati berkehendak, bisa jadi nih barang,” ujarnya.

Adi menganalogikan Pemilu 2024 ini semacam perang terbuka yang semua peserta bisa tampil sebagai pemenang, karena tidak ada petahana. Namun, perang ini masih gelap gulita karena sejumlah nama populer seolah terkunci preshold. “Seandainya parpol tidak memberikan tiket, para tokoh ini pun hanya akan menjadi penonton di pesta demokrasi,” ujarnya.

Sejumlah nama populer itu antara lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak memiliki partai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diasumsikan ngekos di PDIP, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan asumsi jagoan dari partai menengah.

Berita Terkait : Pegang Tiket PDIP, Mega Bisa Nyapres Di 2024!

Namun analisa berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Dia berharap, wacana itu tidak terealisasikan demi peningkatan kualitas demokrasi. Jangan sampai ada istilah

“Lu lagi, lu lagi. Paslon tua itu paslon basi, tak akan laku dijual. Politik Indonesia bergerak pada pemilih muda. Jadi sangat tidak kontekstual dan akan ditinggal­kan pemilih,” ujar Ujang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Prediksinya, jika duet Mega-Pro dipaksakan, sangat mudah dipatahkan oleh lawan politiknya. “Kalau ibarat anak muda, pasangan yang tak update. Hehe,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Pro Mega Center, Mochtar Mohammad mendorong agar Megawati kembali maju di Pilpres 2024. Menurutnya, duet Megawati-Prabowo alias Mega-Pro yang pernah terjalin di Pilpres 2009, bisa diulang kembali. “Kekalahan Pilpres 2009, adalah kesuksesan yang tertunda,” ujarnya.

Berita Terkait : Ganjar Kelasnya Menteri

Mochtar mengamini, organisasi relawan pendukung Mega yang dipimpinnya ini mendorong agar duet Mega-Pro di Pilpres 2009 lalu terulang di Pilpres 2024. Hitungannya, duet ini akan membentuk koalisi besar dengan motor dua partai besar yaitu PDIP-Gerindra.

Jika tidak dengan Prabowo, Mochtar juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo bisa mendampingi Megawati sebagai calon wakil presidennya. [BSH]