Nasdem Desak Polisi Proses Oknum Satpol PP Pelarang Vaksinasi Di Sorong

RM.id  Rakyat Merdeka - Kecam upaya pembubaran paksa vaksinasi massal di Terminal Remu Kota Sorong yang berlangsung Sabtu (21/8), Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendesak kepolisian mengusut kasus ini. Yakni dengan menangkap oknum Satpol PP yang melarang berlangsungnya kegiatan yang membantu pemerintah mengejar target vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 itu. 

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad M Ali menegaskan, hukum tertinggi di saat bencana saat ini adalah keselamatan rakyat. Menurutnya, program vaksinasi massal diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity.

Ahmad Ali mengemukakan, arogansi yang ditunjukan oleh pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.

"Partai Nasdem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan," kata Ahmad Ali dalam keterangannya, Sabtu (21/8).

Baca juga : Kasatpol PP DKI Datang, Dagangan PKL Ludes Diborong

Lebih jauh, dirinya menekankan, Partai Nasdem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksinasi. Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak. 

"Nasdem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini," tegasnya.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini berjanji akam terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan, pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham dimana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelematkan rakyat?" kecamnya.

Baca juga : Kosgoro 1957 Buka 7 Sentra Vaksinasi Di Cirebon

Ahmad Ali yang juga ketua Fraksi Nasdem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid-19 dihalangi.

"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi masal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong," tegasnya.

Ssbelumnya, Satpol PP Kota Sorong berusaha membubarkan vaksinasi massal yang digelar DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Barat di Terminal Remu Kota Sorong. Aksi Satpol PP ini menuai reaksi keras warga yang telah mengantri untuk mengikuti vaksinasi.

Kepala Satpol PP Kota Sorong Daniel Jitmau awalnya bersikeras bahwa semua lembaga di Kota Sorong yang melakukan vaksinasi massal, terlebih mengatasnamakan partai politik harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Baca juga : Menko Polhukam: Pemerintah Siap Gelar PON XX Dan Peparnas XVI Di Papua

Pernyataan itu dibantah Ketua Nasdem Papua Barat Dominggus Mandacan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan kampanye politik, tetapi misi kemanusiaan atas kepedulian membantu pemerintah melakukan vaksinasi untuk mendukung target Presiden Joko Widodo (Jokowi). [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.