Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Kondisi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sedang tidak baik-baik saja. Konon, partai pimpinan Ketua Umum (Ketum) Yussuf Solichien ini didesak segera menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).
"Sejak kemarin telah datang kepada saya, permohonan dari pengurus PKP di berbagai daerah di Indonesia untuk mendesak diselenggarakannya Munaslub guna meminta pertanggungjawaban Ketua Umum terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP Said Salahudin, kepada RM.id, Kamis (4/11).
Said menjelaskan, desakan itu datang dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Secara aturan main kepartaian melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) memang dibenarkan untuk diusulkan oleh DPP.
Baca juga : APG Dorong Seluruh Karyawan Solid Dukung Penyelamatan
"Ini tentu tidak bisa saya abaikan. Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat," sebutnya.
Sang Sekjen juga mengamini bahwa partai sedang dalam kondisi tidak baik. Penelusurannya, ada cukup banyak penyimpangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan partai. Pastinya, hal negatif tidak akan dibiarkan berlarut.
Untuk itu, diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Ketua Umum. Legalitasnya, forum yang dibenarkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP adalah forum Munaslub.
Baca juga : Mantan Plt Sekjen PKPI Gabung PSI
Apalagi, katanya, salah satu yang dipersoalkan pengurus DPP itu menyangkut adanya indikasi perubahan AD/ART secara sepihak oleh oknum tertentu. Baginya, ini pelanggaran yang sangat berat.
"Oleh karena AD/ART hanya dapat diubah dalam forum Munaslub, maka desakan pengurus daerah untuk segera digelar Munaslub memiliki alasan pembenar," ungkapnya.
Sebagai Sekjen PKP, Said mendukung penuh desakan pengurus daerah tersebut demi kebaikan PKP yang sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.
Baca juga : Wakil Ketua Umum KNPI Dukung Tiga Kubu Islah
"Terus terang saya prihatin dan berempati dengan teman-teman pengurus daerah yang dengan sangat terpaksa harus menempuh langkah ini. Oleh sebab itu, saya menyatakan diri dalam satu barisan dengan seluruh pengurus DPP PKP di seluruh Indonesia," tutupnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya