Awas, Potensi Kecurangan Pemilu Makin Terbuka Lebar

 Sebelumnya 
“Kita berharap tidak terjadi polarisasi. Jika terjadi diminimalisir, kemungkinan terjadi pasti ada,” kata pria kelahiran Medan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, selalu ada kecurangan dalam pemilu.

Baca juga : Kemendag Dorong Digitalisasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

Mahfud mengatakan hal tersebut kar­ena pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani perkara sengketa pemilu.

“Kesimpulan saya selama pemilu di era Reformasi itu selalu terjadi kecuran­gan. Cuma, kalau kecurangan era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh Pemerintah,” katanya.

Baca juga : Di Tengah Ketidakpastian Global, Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 2.312 T

Mahfud menambahkan, saat Orde Baru, Partai Golkar harus menang da­lam pemilu. “Yang jadi bupati harus TNI. Yang menentukan itu ABG: ABRI, Birokrasi, dan Golkar,” kata Mahfud.

Sedangkan pada era Reformasi seperti sekarang, Mahfud menilai, kecurangan pemilu dilakukan oleh partai, bukan Pemerintah. Kata dia, partai A mengu­rangi partai B. Di tempat lain, partai B mencurangi partai C.

Baca juga : Antisipasi Peretasan, Korporasi Kudu Tingkatkan Keamanan Siber

“(Dengan) membayar lurahnya. Lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPS-nya kan lurah juga, orangnya lurah. Saya tahu karena saya hakim MK,” ujar Mahfud. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.