Dark/Light Mode

Ini Wilayah Di Luar Negeri Yang Rawan Kecurangan Pemilu, Diawasi Ketat Bawaslu

Kamis, 31 Agustus 2023 17:29 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (Foto: tangkap layar video YouTube/Bawaslu RI)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (Foto: tangkap layar video YouTube/Bawaslu RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan rencana untuk mengawasi ketat beberapa wilayah di luar negeri yang rawan kecurangan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Bagja dalam Peluncuran 'Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri' di Jakarta, Kamis (31/8).

"Hari ini kita launching agar teman-teman parpol mengetahui juga kerawanan yang mungkin terjadi di luar negeri," kata Bagja.

Baca juga : Ribuan Warga Dan Gardu Ganjar Bersholawat Doakan Pemimpin Yang Persatukan Bangsa

Lalu wilayah mana saja di luar negeri yang rawan kecurangan pemilu?

Pertama, Bagja menyebut Kuala Lumpur, Malaysia. Wilayah ini jadi sorotan utama karena memiliki jumlah pemilih terbanyak. Selain itu, pihaknya juga pernah mendeteksi potensi kecurangan di wilayah tersebut. 

"Bawaslu pernah meminta pemberhentian Deputy Chief in Mission (DCM) yang pada saat itu menjadi panitia pengawas luar negeri karena ada indikasi melanggar aturan. Orang tersebut akhirnya diberhentikan," lanjutnya.

Baca juga : Persiapan Mencoblos Lancar, Semoga Pemilu 2024 Sukses

Wilayah lain yang menjadi perhatian Bawaslu adalah Jeddah dan Hong Kong. Alasannya karena antrian panjang pemilih. Selain itu, pelaksanaan pemilu di Kota Sydney, Australia, juga memiliki riwayat masalah.

"Beberapa wilayah mengalami tantangan, terutama Kuala Lumpur. Kami telah meminta KPU agar panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di sana dapat melakukan pengawasan yang efektif," tambahnya.

Pria yang lahir di Medan ini juga mengangkat isu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65 yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan.

Baca juga : Sasar Basis Pekerja, Relawan Buruh Ganjar Deklarasi Di Jatim

Bagja mendorong agar hal ini diatur lebih rinci melalui revisi PKPU terkait kampanye, terutama untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri.

Ketika berkaitan dengan pemilu di luar negeri, ia juga mempertanyakan apakah KBRI diperbolehkan menjadi tempat kampanye atau tidak?

"Keputusan akhir akan diambil oleh KPU. Jika diperbolehkan, maka peraturannya harus diatur dengan jelas. Ini akan menjadi bagian penting dalam revisi PKPU," jelas Bagja.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.