Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Padahal, lanjut Rommy, saat kunker Presiden ke Sumatera Barat pada pekan lalu, atribut dan baliho Prabowo-Gibran memenuhi sepanjang perjalanan Jokowi. Saat itu, Jokowi datang untuk meresmikan Bandara Mentawai. Namun, tidak ada pencopotan seperti yang terjadi di Pulau Dewata.
“Politisi itu selalu ada yang di depan panggung, dan ada yang di belakang panggung. Kita tidak pernah tahu yang kita lihat dua fenomena ini. Pertama, pencabutan atribut di Bali. Kedua, Wamendes PDTT yang memberikan pengarahan pemenangan Gibran,” ulas mantan ketua umum PPP itu.
Meski begitu, Rommy tetap berhusnudzon bahwa Pilpres bisa berjalan dengan menegakkan aturan main yang ada. Mengingat, dalam kontestasi Pilpres, rakyatlah yang punya mandat penuh menentukan siapa yang layak menggantikan Jokowi untuk 5 tahun ke depan.
Baca juga : Bicara Pilpres, Jokowi: Suasana Mulai Menghangat
“Makanya, melalui podcast ini saya mengajak supaya rakyat tidak memilih pasangan Prabowo-Gibran untuk menunjukkan bahwa memang rakyat tidak mau dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan,” ujar mantan Ketum PPP itu.
Menurutnya, putusan MK yang mengabulkan gugatan bahwa usia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai Capres-Cawapres dengan alasan pernah atau sedang jadi kepala daerah, merupakan sejarah buruk di era reformasi. Ketua MK Anwar Usman yang punya kaitan dengan pihak penggugat dan tergugat, berani memanipulasi putusan demi membuka jalan bagi Gibran. “Kami tidak dalam posisi berkeberatan dengan anak muda maju di politik, tapi anak muda yang maju karena kualitas bukan fasilitas yang maju secara instan,” sindirnya.
Tak heran, kalau putusan MK itu membuat publik bergejolak. Banyak pakar hukum tata negara yang mengecam putusan itu. MK sebagai penjaga konstitusi, kata dia, justru menabrak konstitusi dengan putusannya yang penuh manipulasi.
Baca juga : Ganjar De Javu Pilpres 2014 Saat Jokowi Dikeroyok Banyak Parpol
“Ini menunjukkan sebenarnya dunia akademik kita resah. Pejuang-pejuang demokrasi kita menganggap ini bermasalah,” tutur Rommy.
Bahkan, PDIP sebagai partai tempat bernaung Gibran menyebut telah terjadi pembangkangan karena tidak tegak lurus terhadap instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Bagaimana kita menerima kelahiran seorang pemimpin yang berangkat dengan pengkhianatan,” sesal Rommy.
Baginya, hal ini perlu diungkapkan karena rakyat tidak begitu paham apa itu MK. Mengingat, hanya 11,9 persen penduduk Indonesia yang menyandang gelar sarjana hingga doktor. Sebanyak 28 persen lulusan SMA, dan 60 persen lulusan SMP dan SD.
Baca juga : Jokowi Mustahil Dukung Prabowo
“Buat mereka, hidup sehari-hari saja sudah susah. Apalagi ngurus persoalan hantu demokrasi,” pungkasnya.
Video Podcast Ngegas dengan Muhammad Romahurmuziy dapat disaksikan di Channel YouTube Rakyat Merdeka TV
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis 2/11/2023 dengan judul Rommy Di Podcast RM, Pilpres 2024: Jokowi Vs Jokowi
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
