Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dirinya mengajak, semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara. Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan.
Baca juga : Ini Respon Publik Soal Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres
Untuk itu, Todung mengimbau, pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas Pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," kata Todung.
Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa Pemilu. Kalau Pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Baca juga : Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Ganggu Demokrasi
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," kata Todung.
Todung mengingatkan, kalau masyarakat terpecah, maka Indonesia mundur setback sangat jauh. "Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ucap Todung dengan nada tegas.
Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa. "Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi," kata Todung.
Baca juga : Tampung Keluhan Masyarakat, Pemuda Mahasiswa Ganjar Gelar Aksi Bakti Sosial
Todung menyebutkan, dalam masa Pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. “Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024," pungkas Todung.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
