Pakar Keamanan Siber Warning Staf KPU, Akses Bisa Dijebol Kalau Teledor

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang dapat terjadi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dalam pandangannya, keteledoran sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang memiliki akses ke dalam sistem KPU menjadi pintu masuk yang rentan terhadap serangan siber.

"Pernyataan Presiden Jokowi memang benar adanya, karena sering kali titik masuknya sebuah serangan siber bukan dikarenakan lemahnya sistem pertahanan siber, namun dikarenakan keteledoran dari staf atau karyawan yang memiliki akses ke dalam sistem," kata Pratama dilansir ANTARA, Kamis (4/12).

Baca juga : Gibran Ramaikan Jalan Sehat Batfest 2023 Di Kalsel

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC ini memberi beberapa contoh risiko yang mungkin muncul akibat keteledoran karyawan. Misalnya terjebak oleh serangan penipuan daring atau phishing hingga manipulasi psikologis yang membuat seseorang tidak sadar mengunduh file yang mengandung malware seperti aplikasi atau game bajakan ke perangkat komputer yang digunakan untuk menghimpun data pemilih.

Menurutnya, unduhan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada komputer, termasuk menciptakan celah bagi peretas untuk mengakses sistem informasi KPU.

"Sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat. Hanya saja, operasional dari sistem pertahanan siber tersebut yang perlu diperhatikan lebih lanjut," tambahnya.

Baca juga : Optimalkan Layanan Jelang Nataru 2024, Pertamina Dijempolin Menteri ESDM

Pratama menyarankan agar KPU memantau kinerja sistem pertahanan data secara berkala, melaksanakan audit celah keamanan dalam interval waktu yang pendek, dan terus memperkuat keamanan siber untuk mencegah celah bagi serangan siber masuk. Sebab waktu pelaksanaan pemungutan suara semakin dekat.

Hindari Pergantian Sistem Keamanan

Pratama menekankan pentingnya menghindari pergantian sistem keamanan yang dapat menimbulkan celah baru.

Dalam menjaga keandalan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu, Pratama mengingatkan bahwa era digital memerlukan respons dan sikap yang cermat dari setiap penyelenggara pemilu. 

Baca juga : Pemerintah Perkuat Deteksi Dini Kanker

"Karena belum dapat diintegrasikan secara menyeluruh dengan sistem yang sudah ada saat ini," tuturnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.