Tangani Kebocoran Data KPU, Akun Pengguna Sidalih Dinonaktifkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Akun-akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dinonaktifkan, usai heboh kabar kebocoran data KPU.

Hal itu diketahui diketahui dari siaran pers yang dibagikan KPU, pada Rabu (29/11). Langkah ini diambil setelah pihaknya mendapat laporan tentang adanya penjualan data pemilih di BreachForums, Senin (27/11) lalu, yang diklaim diretas dari situs KPU.

"KPU kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut," bunyi siaran pers KPU yang diterima RM.ID, Rabu (29/11).

Baca juga : Bareskrim Temui Dugaan Kebocoran Data KPU Dari Hasil Patroli Siber

KPU juga menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Bareskrim Polri, pihak pengembang dan instansi terkait lainnya, guna menindaklanjuti kasus tersebut.

Koordinasi dengan berbagai instansi ini dilakukan KPU untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut.

"Saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih," lanjut KPU.

Baca juga : Relawan Matahari 08 Bagikan Makan Siang Dan Susu Gratis

KPU memastikan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih.

Sebelumnya, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan ada 500 ribu data contoh yang dibagikan Jimbo dari 252 juta data lebih yang diklaim hasil dari meretas situs KPU.

"Terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari  dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama dalam keterangannya kepada RM.ID.

Baca juga : Mangkrak 3 Tahun, Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi Di Kementan Naik Penyelidikan

Di dalam data yang didapatkan Jimbo tersebut memuat data pribadi yang cukup penting seperti NIK, Nomor KK, Nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. 

Tim CISSReC, kata Pratama sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt. Hasilnya, data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS pemilih terdaftar. 

"Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga 74.000 dolar AS atau hampir setara Rp 1,2 miliar rupiah," lanjutnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.