TPN: Bentuk Badan Siber, Inovasi Ganjar-Mahfud Jamin Keamanan Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengklaim kerentanan masyarakat di lingkup siber masih tinggi.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat.

"Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional," kata Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang, Kamis (11/1/2024).

Baca juga : TPN: Indonesia Bisa Pimpin Diplomasi Global dengan Baterai Kendaraan Listrik

Ganjar-Mahfud pun menawarkan sejumlah inovasi dalam mewujudkan implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan.

"Mas Ganjar di acara debat menegaskan pembentukan direktorat baru untuk TPPO dan kekerasan domestik di setiap Polda," ujar Guntur.

Hal ini ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini.

Baca juga : TPN: Ganjar-Mahfud Perkuat Rantai Pasok Global

“Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri.

Badan Siber Polri diharapkan dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis.

Pembentukan Badan Siber Polri merupakan jawaban konkret Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital.

Baca juga : Ini Langkah Tegas Ganjar-Mahfud Atasi Pinjol Ilegal Yang Meresahkan Masyarakat

"Kepastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran mis-informasi yang marak mengancam masyarakat," ucap Guntur.

Lebih lanjut, Ganjar-Mahfud menawarkan digitalisasi kepolisian untuk membuat sistem pelaporan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan efektif.

"Dengan upaya digitalisasi, polisi menjadi lebih tanggap kepada kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat bisa mendapatkan rasa keamanan dan akses pelayanan publik oleh polisi dengan transparan, cepat, dan tanpa pungutan liar (pungli)," pungkas Guntur.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.