Mahfud: Saya Tidak Pernah Nyatakan Terima Hasil Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Cawapres 03 Mahfud MD heran, pernyataannya yang menyebut Pilpres 2024 sudah selesai dianggap ungkapan kekalahan. Meskipun kalah dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei, Mahfud menegaskan, masih menunggu hitung resmi dari KPU. "Saya tidak pernah nyatakan terima hasil pemilu," kata Mahfud.

Setelah pencoblosan 14 Februari lalu, Mahfud yang sudah jarang muncul, tiba-tiba nongol di media sosial. Lewat akun @mohmahfudmd, eks Menko Polhukam itu membuat postingan soal Pemilu 2024.

Lewat cuitannya, Mahfud menyampaikan Pemilu telah selesai, dan tinggal tunggu hasil akhirnya. Meski begitu, Mahfud mengajak pengikutnya untuk tak lelah mencintai Indonesia.

"Perjuangan membangun demokrasi dan keadilan harus kita lanjutkan. Memperjuangkan demokrasi dan keadilan tanpa kenal lelah adalah beyond election yang tak dibatasi oleh pemilu yang periodik," cuit Mahfud. 

Belakangan, cuitan Mahfud itu dianggap sebagai sikap menerima kekalahan. Mengingat dalam quick qount berbagai lembaga survei, Paslon 03 Ganjar-Mahfud berada di posisi bawah buncit dengan keterpilihan di angka 16-17 persen.

“(Kabar yang beredar) seakan bertendensi mempertentangkan Mas Ganjar dengan saya, ingin mengesankan Ganjar tak menerima hasil Pemilu sedang saya menerima,” kata Mahfud pada akun Instagramnya, @mohmahfudmd, Minggu (18/2/2024).

Mahfud menegaskan, belum pernah menyatakan menerima hasil pemilu. Dirinya hanya menyebut, tahap pencoblosan pada Pemilu 2024 telah selesai.

Baca juga : Audit Forensik Sirekap KPU!

“Makanya statement saya bersambung, ‘kita tinggal menunggu hasil akhirnya’. Tahapan pemilu belum berakhir,” urai mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Kemudian, ia menyebutkan akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Selanjutnya secara implisit melakukan langkah politik dan langkah hukum. “Jadi tak ada perbedaan substansi antara statement saya dan Mas Ganjar,” tegas Mahfud.

Kata dia, Pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari kata selesai.

“Jadi, pemilu (sebagai pemungutan suara atau coblosan) sudah selesai pada tanggal 14/2/2024. Tetapi ‘tahapan’ pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai. Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Capres 02 Ganjar Pranowo juga menepis kabar hubungannya dengan Mahfud retak. Eks Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memastikan hubungannya dengan Mahfud baik-baik saja. Bahkan, Ganjar mengaku beberapa hari lalu mengikuti rapat bersama Mahfud.

"Hari Kamis (15/2/2024) kemarin kita rapat bersama," kata Ganjar di kediaman Butet Kartaredjasa, Yogyakarta, Sabtu.

Sementara itu, Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang mendeklarasikan menolak hasil Pilpres 2024. Mereka juga mendesak pemilihan ulang.

Baca juga : Sebelas Kecamatan Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar

Deklarasi tersebut disampaikan melalui 'Petisi Brawijaya' yang digagas relawan Ganjar-Mahfud. Mereka menilai pelaksanaan Pilpres 2024 penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Tuntutan pertama adalah menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai kecurangan," ujar Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang saat membacakan deklarasi, Minggu (18/2/2024).

Haposan menyebut kecurangan dalam Pilpres 2024 menguntungkan salah satu pasangan tertentu. Ia menilai kecurangan tersebut telah mengkhianati Demokrasi dan konstitusi serta dapat membahayakan NKRI.

Kedua, mereka juga meminta agar dilakukan penggantian terhadap seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada. Setelahnya, meminta kepada Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil.

Relawan Ganjar-Mahfud juga turut memprotes deklarasi kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Hal ini, secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat," sesal Haposan.

Selanjutnya, Petisi itu juga meminta kepada Bawaslu untuk memproses hukum deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Terakhir, mereka juga meminta kepada pihak berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai peserta Pemilu 2024.

Baca juga : Gibran Soal Janji Kasih Makan Gratis: Belum Dilantik, Kok Sudah ribut

"Tuntutan ini berdasarkan pelaksanaan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta serta quick count yang didasarkan pada data Sirekap, yang terjadi penggelembungan suara terhadap paslon tertentu," katanya.

Pengamat politik dari President University AS Hikam mengatakan Mahfud adalah tokoh yang muncul dari kalangan kampus, yang kemudian memegang jabatan penting di legislatif, yudikatif dan eksekutif. Kiprah Mahfud juga sudah tercatat dalam sejarah bangsa, terutama di bidang penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, jika Mahfud kembali menjadi bagian integral dari gerakan masyarakat sipil, baik itu di dunia akademis, ormas, dan NGO, tentu menjadi sebuah karunia bagi bangsa. Ini berarti perjuangan demokrasi akan tetap memiliki salah seorang pemimpin yang tangguh, bersih, dan berani.  

"Sebuah keberuntungan besar bagi perjuangan demokrasi jika Prof Mahfud berada di dalamnya, usai Pilpres 2024 nanti!” pungkas Hikam. MEN/BCG

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Senin (19/2), dengan judul “Kalah di Quick Count, Mahfud: Saya Tidak Pernah Nyatakan Terima Hasil Pemilu”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.