Soal Komposisi Capres-Cawapres, Sultan Najamudin Harap Indonesiasentris

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus terhadap komposisi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Menurut Sultan, para capres-cawapres yang diusung oleh para elite politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Atau, bisa dikatakan, sangat Jawasentris.

"Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia," ujar Sultan melalui keterangan resmi, pada Selasa (24/10/2023).

Akibatnya, kata Sultan, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antar elite.

Ke depan, dia memandang, perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidential threshold.

Baca juga : PAN: Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Beri Anak Muda Peluang Jadi Pemimpin

Sultan menilai, dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di daerah.

"Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan mengkritisi pertimbangan politik elite yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, muncul istilah "battleground" yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.

Kata dia, menciptakan battleground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik.

Baca juga : Putusan MK Untuk Kepala Daerah Tingkat Gubernur

"Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini,” kritik Sultan.

Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu menerangkan bahwa pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Sebagai bangsa, kata Sultan, perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini.

"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential threshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden,” ujar Sultan.

Secara pribadi juga, Sultan mengaku pernah mengusulkan jika perlu, wapres lebih dari satu untuk mengakomodasi kewilayahan Indonesia yang sangat luas dan beragam.

Baca juga : Gandeng IDN Global, BNI Konsisten Beri Dukungan untuk Para Diaspora Indonesia

“Banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal, akomodatif dan menghindari polarisasi,” bebernya.

Bahkan, lebih dari ini patut menjadi bahan pertimbangan dan renungan agar mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. 

Sultan menilai, itu salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak diserahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini karena biaya politik akhirnya makin lama mahal sekali.

“Sistem ini juga lebih efektif untuk mengelola bangsa sebesar ini sesuai dengan konsep bernrgara Pancasila,” tegas Sultan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.