Polri Terbitkan Telegram Cegah Kerumunan Massa

RM.id  Rakyat Merdeka - Imbauan Presiden Jokowi agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru Covid-19 ditanggapi serius Polri. 

Kapolri Idham Aziz menerbitkan telegram untuk seluruh jajarannya agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencegah kerumunan massa selama tahapan Pilkada 2020. 

Telegram dikeluarkan mengingat tahapan Pilkada 2020 segera memasuki penetapan paslon dan menuju masa kampanye. 

Kedua tahapan itu akan menimbulkan interaksi langsung antara masyarakat, penyelenggara dan peserta pilkada. Ini berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19. 

Dalam surat telegram itu, dirinya meminta jajarannya bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 agar berjalan aman, damai, sejuk, dan aman dari penularan Covid-19. 

Baca juga : Panasonic Kembangkan Teknologi Pencegah Corona Di AC Buatannya

Jajaran Polri diminta mempelajari dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5, 9 dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada khususnya pembatasan jumlah peserta kampanye. 

“Semisal, rapat umum maksimal 100 orang, rapat terbatas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang,” ujarnya, kemarin. 

Idham juga meminta jajarannya agar memetakan setiap tahapan Pilkada 2020 yang berpotensi berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. 

“Agar dipastikan lokasi atau tempat akan digunakan sudah disemprot disinfektan, baik sebelum maupun setelah kegiatan dan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. 

Eks Kabareskrim Polri ini menegaskan, Polri sejak awal bersungguh-sungguh mencegah penularan Covid-19. 

Baca juga : Ke KPK, Mensos Juliari Laporkan Update Program Bansos

Para anggotanya bahkan diminta mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 bersama seluruh paslon gubernur, wali kota, bupati dan parpol. 

“Penggalangan (komitmen) supaya dapat memahami dan sepakat untuk mematuhi aturan dan imbauan,” ujarnya. 

Kemudian, jajarannya diminta sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan banyak pihak. Dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal. 

“Jajaran Polri pun diminta meningkatkan patroli siber dalam mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat pada masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat,” tandasnya. 

Sementara, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyoroti fenomena kerumunan massa saat proses pendaftatan pasangan calon kepala daerah. 

Baca juga : Tewaskan Tentara Tunisia, ISIS Akui Serangan Penikaman

Menurut Jeirry, apa yang dilakukan paslon dengan membawa pendukungnya tak menunjukkan ketidakpedulian. Pasalnya, massa hadir sangat banyak dan tidak menerapkan protokol kesehatan. 

Menurut dia, calon pemimpin seperti itu perlu dievaluasi kembali. “Ini harus kita tegaskan dan tentu pemimpin model begini semestinya kita evaluasi untuk jadi pemimpin daerah,” jelasnya. [SSL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.