Digital Tracing Kian Mendesak, Klinik Demam Harus Disegerakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Rata-rata kasus harian dalam sepekan terakhir (8-14 Februari 2021), turun 25 persen dari minggu sebelumnya (1-7 Februari 2021). Namun, jumlah orang diperiksa dalam seminggu terakhir juga turun 20 persen dari minggu sebelumnya.

Sementara tingkat positivity rate di paruh pertama Februari 2021 tembus 26,88 persen. Pekan pertama 27,7 persen dan pekan kedua 25,87 persen.

Kondisi ini kontras, mengingat tingginya angka positivity rate menggambarkan masifnya penularan Covid di tengah masyarakat. Bisa juga menggambarkan, jumlah testing yang masih sedikit.

Terkait situasi ini, apa yang harus dilakukan pemerintah, agar tak menambah runyam persoalan Covid di Tanah Air? Simak wawancara Ahli Epidemiologi Griffith University, Australia Dicky Budiman bersama wartawan Rakyat Merdeka, Muhammad Ade Al Kautsar.

Belakangan jumlah kasus terkonfirmasi Covid di Tanah Air turun drastis. Dari angka belasan ribu pada Januari 2021, nyungsep menjadi 6.462 dengan jumlah spesimen yang diuji hanya 26.378 dari 19.641 orang yang dites. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini?

Kondisi ini jelas memprihatinkan. Tingginya jumlah kasus yang tak terdeteksi, menambah berat beban Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Ini harus diwaspadai.

Performa testing dan tracing yang cenderung menurun, sementara angka kematian cenderung tetap tinggi, menunjukkan kita gagal sekaligus kebobolan dalam mendeteksi kasus secara awal dan cepat.

Untuk negara atau wilayah yang kapasitas testing-nya belum memadai seperti Indonesia, yang antara lain ditandai dengan nilai positivity rate jauh di atas 10 persen, jumlah kasus harian tidak bisa dijadikan patokan atau pijakan dalam melihat tren pandemi.

Idealnya, berapa angka positivity rate?

Sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka maksimal positivity rate adalah 5 persen. Kalau di atas 10 persen, pandeminya tidak terkendali. Apalagi, kalau jauh di atas 20 persen. Sangat tidak terkendali.

Karena itu, kita harus terus meningkatkan cakupan test. Apalagi, situasi ini sudah berlangsung hampir setahun. Artinya, banyak PR yang tidak tuntas.

Baca juga : Dicky Budiman: Jangan Sembarangan Klaim, Harus Hati-hati

Fenomena di bawah permukaan gunung es, menjadi semakin banyak. Mekanisme 3T yang baik, sangat berperan penting dalam memutus mata rantai penularan Covid. 

Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam situasi ini?

Rapid test antigen tentu akan sangat membantu. Karena lebih murah, mudah dan cepat. Yang harus dilakukan dan disiapkan oleh pemerintah daerah tentu tenaga SDM-nya, selain tempat-tempat yang bisa digunakan untuk pemeriksaan.

Di Puskesmas, sebaiknya juga ada Klinik Demam. Saya sarankan, lokasinya di luar gedung Puskesmas, agar tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penularan. Konsep ini berhasil dilakukan di banyak negara. Termasuk di India.

Sejauh ini, pemerintah terus menambah laboratorium ke sejumlah daerah di Tanah Air. Terakhir, infonya ada 613 laboratorium Covid-19. Tapi, masalahnya data sering telat masuk. Bagaimana mengatasi hal ini?

Tentu, yang juga harus dibangun adalah sistem informasinya. Sistem pelaporannya diperbaiki, sehingga lebih user friendly. Mulai dari tingkat laboratorium atau Puskesmas, sampai ke tingkat pusat.

Jangan terlalu banyak birokrasi, karena hanya membikin lama proses. Sistem pelaporannya pun, menjadi tidak real time.

Selain itu, juga harus ditunjang dengan tenaga tracing atau pelacak yang memadai.Karena testing ini tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi, dengan sudah banyaknya kasus. Saat ini, saya kira sudah perlu ada digital tracing.

Manajemen data yang baik akan menghasilkan strategi dan target yang tepat, karena peta kondisi tergambar dengan baik. Tanpa adanya pengelolaan data yang baik dan intervensi testing, tracing yang optimal, kita akan sulit mencapai target. 

Libur panjang sering menjadi alasan turunnya pelaporan jumlah tes, karena petugas laboratoriumnya libur. Ini bagaimana?

Ini menandakan manajemen 3T kita ini memang belum memadai. Tak cuma kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya.

Baca juga : Perlu Pembatasan Lebih Besar Untuk Cegah Klaster Pilkada, Prokes 3M Saja Tak Cukup

Dalam situasi pandemi, meski hari libur, fasilitas deteksi dini dan test  mestinya tidak bisa ikut libur. Itulah pentingnya mendirikan klinik demam, yang beroperasi setiap hari meski libur.

Ini yang juga dilakukan di sejumlah negara, yang berhasil mengendalikan pandemi. 

Apakah mungkin kita berharap menurunkan laju penyebaran Covid, melalui vaksinasi yang mulai gencar dilakukan?

Walaupun vaksinasi bisa dilakukan cepat, belum ada jaminan akan menyelesaikan pandemi. Tidak seperti itu. Butuh waktu mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

Vaksin pun tidak 100 persen bisa mencegah penularan. Apalagi, saat ini muncul  ancaman strain baru, akibat tidak terkendalinya pandemi. 

Fenomena ini berpotensi menurunkan, atau bahkan menghilangkan efikasi vaksin.

Sekarang ini, pemerintah sudah menerbitkan aturan bagi orang-orang yang menolak divaksin berupa penghapusan bantuan sosial (bansos). Bagaimana menurut Anda?

Vaksin itu harus sukarela. Karena hak asasi ada di situ. Asumsi yang salah bahwa kalau diterapkan dengan pemaksaan, capaian vaksinasi akan meningkat.

Literatur ilmiah dan fakta sejarah tidak mendukung itu. Makanya WHO bilang vaksin itu harus voluntary (sukarela), bukan mandatory (wajib).

Makanya dalam menentukan strategi, sikap pemerintah dalam merespons atau merencanakan penanganan pandemi harus berdasarkan argumentasi ilmiah yang tepat dan kuat.

Fakta empiris vaksinasi terakhir di Amerika Serikat menunjukkan banyak kemajuan. Meskipun sebelumnya, baru ada sekitar 50 persen warga AS yang mau divaksin. Yang 50 persen itu diapakan?

Baca juga : Libur Panjang, Lebih Baik Di Rumah Saja

Dalam hal ini,  Joe Biden sejak sebelum terpilih, sudah berjanji tidak akan menjalankan kebijakan mandatory untuk urusan vaksinasi. Dia mendengarkan saran para ahli. Sekaligus memperbaiki strategi komunikasi risikonya dan terus menyajikan data secara transparan. Termasuk, bukti manfaat vaksin dalam menurunkan tingkat kesakitan dan kematian.

Hasilnya, sekarang ini  lebih dari 1 juta orang per hari mau divaksin.

Jadi, Perpres yang memuat ancaman sanksi bagi yang orang menolak vaksin harus direvisi?

Sebaiknya diubah. Ini akan kontradiktif dengan tujuan pemerintah soal vaksinasi. Bukti empiris sudah ada.

Terkait vaksin, ada satu fakta yang belum berubah hingga saat ini. Gerakan anti vaksin itu selalu memakai setiap kejadian atau  strategi buruk suatu program vaksinasi, sebagai senjata mereka. Tanpa membedakan jenis vaksinnya.

Jangan sampai, kita terjebak di situ.

Kesimpulannya, apa yang terbaik dilakukan pemerintah untuk saat ini?

Karena Covid-19 ini punya pola eksponensial dalam penyebarannya, maka penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 3T kita, yang masih jauh dari memadai.

Masyarakat pun tak boleh kendor menjalankan protokol kesehatan 5M. Termasuk, membatasi mobilitas dan interaksi, serta mencegah atau menjauhi keramaian.

Keseriusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengendalikan pandemi dan melindungi masyarakat, akan terlihat dari performa 3T dan 5M. Bukan hanya masalah vaksinasi saja. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.