Tamsil Linrung Tak Kunjung Dilantik, Pakar HTN: MPR Harus Tunduk Pada Konstitusi

RM.id  Rakyat Merdeka - MPR tak kunjung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari DPD RI. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis merasa kasihan dengan MPR RI.

Sebab sebgai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara akuntabel, justru MPR tidak menjalankannya.

 “Padahal kita sedang berpikir (memberi masukan) ke DPR bagaimana MPR agar bisa memberikan interpretasi terhadap konstitusi, termasuk menginterpretasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kaidah konstitusi,” papar Margarito, Kamis (4/5).

Hal ini disampaikan Margarito terkait dengan sikap Pimpinan MPR yang tidak melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI.

"Ini bukan masalah mekanisme, tapi ini jelas masalah politik," tutur Margaito.

Baca juga : Pandemi Belum Kelar, Lindungi Diri Dari Covid-19 Harus Konsisten

Ia menyarankan pimpinan MPR agar berhenti bermain politik di masalah ini.

"Sudahlah berhenti bermain politik. MPR ini mau tunduk pada konstitusi atau pada seseorang?" ungkap Margarito.

Pimpinan MPR diminta segera melantik Tamsil Linrung. Secara hukum dan legal fomal, tidak ada alasan Pimpinan MPR untuk tidak melantik Tamsil Linrung.

“Putusan DPD itu bukan objek Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara). Ini hanya cara untuk melambat-lambatin pelantikan Tamsil saja, lalu hukum digunakan sebagai alat, dengan alasan masih banding dan segala macamnya,” papar pakar tata negara ini.

Diungkapnya, mau proses banding sampai dimanapun, Fadel Muhammad pasti kalah. Karena putusan paripurna DPD bukanlah kompetensi pengadilan.

Baca juga : Barbuk Tak Sesuai, Pakar Nilai JPU Kasus Teddy Minahasa Ceroboh

Pergantian Fadel dengan Tamsil Linrung sudah diputuskan dalam sidang Paripurna DPD. Pengadilan tidak punya kompetensi untuk menguji putusan Paripurna DPD.

Keputusan DPD hanya bisa dicabut dengan keputusan DPD melalui Paripurna DPD. Manuver Pimpinan MPR menunda pelantikan Tamsil merupakan preseden yang busuk.

"Ada kekeliruan Pimpinan MPR menginterpretasi masalah ini. Secara hukum keputusan DPD hanya bisa dikoreksi lewat keputusan DPD, yang diambil lewat paripurna. Tidak kurang tidak lebih,” paparnya.

Pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio mengatakan, tidak ada alasan pimpinan MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Fadel Muhammad.

“Tamsil Linrung harus segera dilantik, bagaimanapun juga jabatan publik tidak boleh kosong. Kasian rakyat, jika ada kebijakan stategis yang harus diambil MPR,” kata Hendri, Kamis (4/5).

Baca juga : Pakar: Tamsil Tidak Dilantik, Semua Keputusan MPR Jadi Cacat Hukum

Pimpinan MPR, lanjut Hendri, tidak punya alasan kuat untuk tidak melantik Tamsil Linrung.

“Untungnya Pak Tamsil sabar sekali. Untuk kepentingan rakyat, harusnya ikuti prosedurnya untuk segera dilantik,” tegas Hendri. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.