Dark/Light Mode
Sebelumnya
Karena itu, 272 Penjabat Kepala Daerah yang akan ditunjuk Presiden dan Mendagri perlu dijauhkan atau menjauhkan diri dari politisasi jabatan.
Ini penting, karena beberapa tahun ke depan, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa memulihkan kembali ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19. Bukan yang mengobok-obok daerah dengan politisasi atau polarisasi.
Baca juga : Amerika Dan Detoks Politik Kita
Kedua, godaan korupsi yang datang dari oligarki daerah. Mereka sudah mengakar. Punya pengaruh besar. Oligarki daerah pasti ingin mempertahankan cengkeramannya. Terutama terhadap proyek-proyek yang menggunakan dana pemerintah. Disinilah peluang untuk melobi para Penjabat Kepala Daerah.
Sebelum sampai ke sana, lobi yang utama dan terutama dilakukan terhadap Mendagri. Sebagai pihak yang menunjuk Penjabat kepala daerah, posisi Mendagri sangat penting dan menentukan.
Baca juga : Flurona, Pirona Dan Garona
Karena itu, hati-hati memilih. Hati-hati menjabat. Kalau salah pilih, atau salah jalan, para Penjabat bisa tergelincir. Bisa jadi “pasien” KPK. Bisa menggoyang stabilitas daerah. Nama tercoreng, karier pun hancur. Apalagi penguasa 2024 belum jelas: “orang kita” atau bukan.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
