Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penjabat, Hindari Penyakit Ini!

Minggu, 9 Januari 2022 06:42 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 272 Penjabat Kepala Daerah perlu dijauhkan, setidaknya, dari dua “penyakit”. Pertama, korupsi. Kedua, politisasi.

Rombongan para Penjabat itu akan menggantikan kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Tujuh di antaranya gubernur. Termasuk nama-nama yang santer disebut sebagai bakal capres.

Tekanan politisasi dan godaan korupsi, bisa menghampiri para Penjabat kepala daerah. Waktu setahun atau dua tahun sebagai penjabat pengganti gubernur, walikota atau bupati, bisa mengubah si Penjabat.

Berita Terkait : Amerika Dan Detoks Politik Kita

Tekanan dan godaan politik bias datang dari para politisi atau parpol. Karena, orang politik tentu ingin sukses di Pilpres, pemilihan DPR/DPRD serta pilkada serentak 2024.

Siapa dan seperti apa Penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk Presiden dan Mendagri, bisa berdampak terhadap hasil pemilu atau pilkada serentak 2024. Apakah dia dekat dengan parpol tertentu? Apakah dia bisa disetir? Atau, dia punya agenda politik sendiri?

Satu contoh, potensi politisasi APBN atau APBD. Bantuan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi, dana desa, dana hibah APBD, bantuan jaminan hidup, bantuan sembako, serta bantuan sosial lainnya, pasti diperebutkan. Seperti gula yang dikerubuti semut. Bagaimana mengawasinya?

Berita Terkait : Flurona, Pirona Dan Garona

Tentu ada yang berusaha mempengaruhi Penjabat Gubernur, Walikota atau Bupati supaya dananya diarahkan ke simpatisan atau kader parpol atau ormas tertentu.

Dana yang diserahkan ke masyarakat tersebut bisa diakui sebagai bantuan parpol. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada yang ditempeli foto calon tertentu dengan pose senyuman manisnya.

“Nebeng bansos” bisa menjadi ajang kampanye untuk menarik hati pemilih. Pengalaman sebelumnya, menjelang Pilkada, gelontoran dana hibah juga meningkat pesat.

Berita Terkait : Tahta Dan "Rakyat Gorengan"

Bantuan dari negara yang diklaim sebagai bantuan pribadi atau parpol tertentu bisa mengundang keributan. Pasti gaduh.
 Selanjutnya