Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kepala IKN Harus Ngerti Pertahanan

Jumat, 28 Januari 2022 07:47 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilihan Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi isu hangat yang dibicara elite beberapa hari ini. Beberapa bahkan langsung menyodorkan nama yang dianggap pantas menjadi Kepala IKN.

Terlepas dari nama-nama yang beredar, penting untuk digarisbawahi bahwa yang memimpin IKN baru itu bukan hanya sosok yang mengerti administrasi pemerintahan. Tapi, dia juga harus paham tentang security.

Berita Terkait : Akhir Pandemi

Mengapa demikian? Sebab, kita akan menghadapi zaman yang sangat high tech. Untuk menghadapi itu, pusat pemerintahan kita itu harus yang paling canggih kalau bisa sedunia. Harus juga menjadi pusat pemerintah yang paling update dari segi kecanggihan teknologinya. Juga yang paling pokok dalam menghadapi serangan proxy war.

Makanya, pusat pemerintahan kita itu harus interconnected ke pusat-pusat komando militer. Negara kita kan berbentuk kepulauan. Sehingga pusat pemerintahan ini mesti terhubung ke pulau-pulau terluar dan laut terluar kita. Jadi, kita mesti punya connected. Jangan sampai kita tidak punya komando ke garis terluar. Karena ini penting untuk keamanan nasional.

Berita Terkait : Hukum Mati Predator Seks

Perlu juga dipahami, national defence kita jangan hanya pertahanan. Tapi juga pemerintah kita harus melakukan “serangan-serangan” dalam mengamankan negara. Yaitu proaktif sebagai negara yang punya kedaulatan, dan yang punya kemampuan memberikan solusi bukan hanya terhadap bangsa sendiri, tetapi juga bangsa lain. Dan itu semua kuncinya ada di pusat pemerintahan.

Apa pun nanti namanya yang akan memimpin IKN, tidak masalah. Boleh gubernur, boleh kepala otoritas. Yang penting, dia harus punya visi ke depan mengenai rancangan ibu kota baru nanti. Sebab, ibu kota tidak bisa lagi seperti Jakarta.

Berita Terkait : Varian Baru Dan Bisnis Karantina

Secara geografis, IKN baru berada di tengah-tengah. Ini merupakan posisi yang sangat strategis. Maka, keberadaannya harus bisa membuat pemerataan dalam pembangunan, dalam kemajuan, keadilan, dan kemakmuran. (*)