Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bursa Menteri

Kamis, 18 Juli 2019 08:45 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Lagi. Beredar sebuah pesan berantai mengenai daftar calon-calon menteri Jokowi-Ma’ruf periode 2019-2024. Daftar terbaru yang beredar kemarin, “cukup meyakinkan”. Judulnya, “Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja II.” Disebutkan, rapat tersebut dihadiri Presiden Jokowi.

Digelar di Sentul City International Convention Center, Minggu, 14 Juli 2019. Dokumen tersebut ada logo Garudanya. Seperti resmi. Di antara nama-nama tersebut ada yang meyakinkan. Ada yang setengah meyakinkan. Ada pula yang seperempat meyakinkan. Variatif.

Berita Terkait : Siapa Masuk Dan Keluar?

Istana sudah mengonfirmasi, tegas: dokumen tersebut hoax! Reaksi terhadap nama-nama di dokumen tersebut, macam-macam. Misalnya, “oh ini cocok. Pantas”. Ada pula reaksi “ah, ini sih iseng-iseng saja. Kurang pas”. Ada juga yang menduga, “nama ini sengaja dimunculkan supaya masuk list Presiden. Tidak dilupakan”.

Nama-nama tersebut bisa bermuara dua. Pertama, jadi sasaran tembak kompetitornya yang juga mengincar kursi menteri. Kedua, bisa langsung diseriusi karena memang pantas. Cocok. Yang kedua ini, perlu follow up supaya bunyi dan pesannya sampai ke telinga Presiden.

Berita Terkait : Kenapa MRT?

Supaya tidak menguap begitu saja. Bursa calon menteri memang tengah memanas. Banyak yang kepingin. Parpol-parpol juga berjuang mendesakkan dan menyorongkan banyak nama. Bahkan ada yang sampai 20. Wajar. Namanya juga politik, pasti ingin meraih kekuasaan. Merebut kursi sebanyak-banyaknya.

Hanya saja, politik seperti ini, yang terlalu sibuk dan bising dengan perebutan kekuasaan dan kursi, kurang elok dilihat rakyat. Kita yakin, Presiden tidak tersandera atau didikte parpol. Walau agak sulit, Presiden perlu mengerem langkah-langkah yang cenderung liar yang muncul di luaran, terutama mengenai susunan kabinet. 

Berita Terkait : Kursi Itu, Asa Rakyat

Presiden tentu sudah tahu manuver-manuver yang dilakukan para pemburu kursi menteri tersebut. Misalnya, ada yang melapor tentang keberhasilannya, ada yang melakukan manuver ini-itu, Presiden tentu punya sikap dan bisa menilai. Walau tak terucap, Presiden dalam hatinya (mungkin) berkata: kutahu yang kau mau.

Hanya saja, kursi kabinet jumlahnya terbatas. Maksimal 34. Menteri yang berbasis parpol juga tak bisa nyelonong begitu saja. Harus ada restu dan persetujuan ketua umum parpol. Kita berharap, Presiden tidak salah pilih. Karena ini memilih menteri. Bukan memilih ikan asin yang bisa diraup sekilo dua kilo, dan rasanya enak semua. ***