Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Tingginya biaya politik untuk meraih kursi kepala daerah atau anggota DPRD, mendorong sebagian dari mereka untuk korupsi.
Kalau untuk menjadi bupati atau walikota dibutuhkan biaya politik Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar dan gubernur bisa sampai Rp 150 miliar, tentu para calon kepala daerah harus pontang-panting cari pinjaman.
Baca juga : Rakyat Miskin Rindu Bansos
Setelah terpilih jadi kepala daerah, uang yang dipinjam tentu harus dikembalikan. Dari sinilah kemudian muncul dorongan untuk memainkan anggaran pembangunan daerah.
Hal serupa terjadi pada mereka yang ingin jadi anggota DPRD. Karena biaya politik yang diperlukan cukup besar, yaitu antara Rp 3 miliar hingga Rp 7 miliar, mereka biasanya juga cari pinjaman kanan-kiri.
Baca juga : Jangan Curi Uang Bansos
Hal seperti inilah yang kerapkali mendorong oknum pimpinan DPRD mencari tambahan sana-sini. Termasuk mengumpulkan “uang ketok palu” APBD. Akibatnya banyak pimpinan DPRD kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK.
Kita berharap ke depan, biaya politik untuk jadi kepala daerah atau anggota DPRD tak setinggi pada Pilkada atau Pemilu yang lalu lalu.
Baca juga : Ayo Gebuk Mafia Tanah
Untuk itu jangan ada lagi mahar-mahar yang mesti diserahkan seorang calon kepala daerah kepada partai politik pengusung.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
