Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Perdebatan mengenai sistem pemilu masih menjadi isu panas di jagat politik kita. Yang debatnya juga bukan lagi politisi-politisi kacangan. Tapi sudah sampai ke elite. Yang terbaru, perdebatan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Panasnya pembahasan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup ini sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Yang pro sistem proporsional terbuka adalah Demokrat, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, PKB, PAN, dan PPP. Mereka bahkan membentuk kelompok untuk menentang adanya perubahan sistem pemilu dari terbuka dengan ke tertutup.
Baca juga : KIB Kudu Lebih Terbuka Banyak Opsi Koalisi
Sedangkan yang terang-terangan pro sistem proporsional tertutup adalah PDIP dan PBB. PDIP, walaupun tidak ikut mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi dengan tegas mendukung sistem proporsional tertutup. Demikian juga PBB. Bahkan, PBB mengajukan diri ke MK sebagai pihak terkait dalam judicial review sistem pemilu ini.
Masing-masing pihak terus adu kuat argumentasi. Yang pro dengan sistem terbuka mengklaim, sistem ini lebih transparan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan waktunya di DPR. Mereka menuding, sistem proporsional tertutup tidak transparan, seperti membeli kucing dalam karung. Kedaulatan rakyat untuk memilih langsung wakilnya terabaikan.
Baca juga : 8 Gubernur Sepakat Teruskan RUU Daerah Kepulauan
Sedangkan para pendukung proporsional tertutup berargumen, sistem ini membuat pemilu lebih sederhana dan juga lebih hemat. Penghitungan suara bisa lebih cepat dan praktis, yang bisa menghindari jatuhnya banyak korban jika petugas KPPS seperti di Pemilu 2019. Dengan sistem ini, pengkaderan di partai pun akan berjalan baik dan tidak akan ada konflik antarcaleg internal yang berebut suara dengan teman sendiri.
Sebenarnya, perkara sistem terbuka atau tertutup ini sudah masuk ranah hukum dan disidangkan di MK. Sudah ada beberapa kali sidang di MK untuk membahas masalah ini. Namun, perdebatan dan adu argumen di kalangan politisi tidak berhenti.
Baca juga : Pintu Airlangga Terbuka Untuk Bang Surya
Perang argumentasi ini dapat kita baca sebagai salah satu strategi agar sistem yang mereka kehendaki itu yang nantinya diputus oleh MK. Mereka berasumsi, jika mampu memenangkan perang argumen, apalagi mendapat dukungan publik, sikap MK pun akan condong kepada pihaknya.
Perang argumentasi ini sepertinya akan terus berlangsung sampai MK mengeluarkan putusan. Sebab, perang argumen bisa menjadi salah satu “alat tekan” ke MK dalam mengeluarkan putusan.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya