Pertaruhan Reputasi Lembaga Survei

BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan lembaga survei dalam dunia demokrasi kita sangat pesat. Setiap Pemilu, muncul berbagai lembaga survei baru yang meramaikan perbincangan dan pertarungan politik. Di Pemilu 2024 ini, ada 63 lembaga survei—baik nasional maupun internasional, baik besar maupun kecil—yang mendaftar ke KPU.

Rilis hasil surveinya juga semakin marak. Apalagi mendekati waktu pencoblosan seperti sekarang. Dalam sepekan, bisa ada 10 atau lebih rilis hasil survei terbaru dari berbagai lembaga. Ada yang merilis elektabilitas Capres-Cawapres secara nasional, ada yang merilis survei elektabilitas parpol, ada yang memotret pola pilih milenial, ada yang memetakan dukungan warga ormas keagamaan, dan sebagainya.

Baca juga : Prabowo: Tujuan Baik akan Membawa ke Arah yang Baik

Sayangnya, di saat yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei mulai terkikis. Bahkan, beredar banyak tudingan survei bayaran. Tudingan ini dikapitalisasi oleh pihak yang kalah dalam survei. Namun, tudingan ini juga berkembang luas di masyarakat.

Tudingan ini tak lepas dari beragamnya hasil survei yang dirilis. Ada yang menempatkan calon A unggul jauh dari para pesaingnya, ada yang bilang calon B mulai menyusul, ada juga yang menyebut bahwa calon B dan C sedang salip-salipan. Sebagian masyarakat kita menganggap hasil survei seperti ini aneh.

Baca juga : Tiap Hari Rilis, Hasilnya Beda-beda, Lembaga Survei Membingungkan

Hasil survei yang beragam tersebut sebenarnya tidak masalah. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), menerangkan bahwa hasil survei memungkin berbeda-beda. Sebab, survei itu dilakukan di waktu yang berbeda. Apalagi, kondisi politik menuju Pemilu ini sangat dinamis.

Soal lembaga survei menjadi konsultan politik dari salah satu kandidat juga hal biasa. Bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara maju juga banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Yang penting, lembaga survei itu tidak memanipulasi data yang dirilis atau mengotak-atik responden agar kliennya unggul.

Baca juga : Kampanye Akbar Perdana Partai Buruh, Dari Bekasi Rebut Kemenangan Indonesia

Terkikisnya kepercayaan publik para lembaga survei juga tidak lepas dari kasus di Pilpres 2014. Saat itu, adalah satu yang lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat alias quick count yang jauh berbeda dengan hasil lembaga lain. Lembaga tersebut kemudian dikeluarkan dari Persepi dan kita tak beroperasi lagi.

Di luar hal itu, ujian dari keakuratan dan presisi lembaga survei yang menjamur saat ini akan diuji dari hasil quick count setelah pencoblosan pada 14 Februari nanti. Kalau hasil quick count mereka mendekati hasil real count KPU, reputasinya tetap terjaga, terlepas dari hasil survei selama ini. Namun, jika hasil quick count berbeda jauh, siap-siaplah tidak akan lagi dianggap masyarakat dan tidak dikontrak para kontestan politik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.