Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Jika melihat perbandingan kekuatan di DPR, menggulirkan hak angket untuk mempermasalahkan pelaksanaan Pemilu 2024 seperti bukan hal sulit. Di atas kertas, kubu Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03, yang mendorong hak angket, punya kursi lebih banyak dibanding dengan kubu Capres-Cawapres 02, yang menolak hak angket. Namun, tidak berarti langkah menggolkan hak angket menjadi mudah.
Total anggota kubu 01 dan 03 di DPR mencapai 314 orang. Terdiri atas PDIP 128, NasDem 59, PKB 58, PKS 50, dan PPP 19. Sedangkan kubu 02, hanya memiliki 261 anggota. Terdiri atas Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44.
Namun, unggul jumlah tidak menjamin jalan untuk menggulirkan hak angket bisa mulus. Berbagai kendala sudah terlihat. Mulai dari sikap partai-partai yang belum sepenuh hati akan mendorong hak angket tersebut, para anggota DPR yang tidak mau dikaitkaitkan dengan usulan hak angket, sampai kemungkinan beberapa partai dari kubu 01 dan 03 merapat ke Prabowo-Gibran.
Baca juga : Menyerang Boleh, Menghina Jangan
PDIP, yang awalnya kencang mendorong hak angket, sekarang justru terlihat menjadi banyak pertimbangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berterus terang, partainya masih mempertimbangan banyak aspek untuk menjadi inisiator hal angket.
Kemudian, kemarin, sempat beredar 30 nama anggota DPR yang disebut sebagai inisiator hak angket tersebut. Namun, ternyata ada beberapa nama yang dicatut. Tiga orang sudah membantah ikut menjadi pengusul. Salah satunya, politisi senior PKS Nasir Djamil.
Baca juga : Panas Di Atas, Adem Di Bawah
Lalu, dari sisi relasi, beberapa parpol yang ada 01 dan 03 punya kedekatan dengan Prabowo. Seperti PKB dan PKS. Sebelum Pilpres 2024, PKB sangat dekat dengan Prabowo, bahkan sempat berkoalisi, meski kemudian bubar karena Cak Imin tak kunjung ditetapkan sebagai Cawapres Prabowo. Sedangkan PKS, sejak Pilpres 2014 sampai Pilpres 2019 konsisten mendukung Prabowo. Dengan kondisi ini, PKB dan PKS tentu tidak akan sertamerta mau menghantam” Prabowo.
Beberapa partai di 01 dan 03 juga tidak memiliki “DNA” untuk menjadi oposisi. Seperti PPP. Sejak era reformasi, PPP selalu menjadi bagian dari pemerintah. PKB juga sama, tidak pernah menjadi bagian oposisi. “DNA” ini bisa menghalangi mereka untuk ikut menggulirkan hak angket. Lalu, ada partai 01 yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi, yaitu NasDem. Meski hubungan NasDem dengan Jokowi sempat panas, tapi sekarang sudah adem kem bali. Hal itu terbukti dari pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, di Istana, pekan lalu.
Dengan kondisi seperti ini, jalan menuju hak angket jelas akan sangat berliku. Untuk sekadar mengusulkan memang gampang, hanya butuh 25 anggota DPR yang terdiri atas 2 fraksi atau lebih. Tapi, jika beberapa partai 01 dan 03 condong dan punya kedekatan dengan Prabowo dan Jokowi, usulan ini rasanya akan sulit untuk disetujui dalam Sidang Paripurna DPR.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
