Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Panggung protes besar memang mulai reda. Tapi denyut demokrasi belum stabil. Meski Istana menawarkan dialog, dan elite politik tampil menenangkan, sebagian warga masih merasa dikhianati oleh sistem yang justru menutup pintu partisipasi. Aplikasi dibatasi, akun dikunci, opini diawasi. Demokrasi tampak hidup, namun jantungnya sedang bergetar hebat.
Gelombang demonstrasi nasional awal pekan lalu—yang membuat Presiden membatalkan kunjungan ke China—membuka luka lama tentang relasi antara negara dan warganya. Negara hadir, tetapi bukan sebagai pelindung kebebasan, melainkan penafsir tunggal keamanan. Kalimat “jangan menyebarkan hoaks” menggantikan ruang dialog; frasa “demi stabilitas nasional” mendadak jadi mantra untuk membungkam ketidaknyamanan publik.
Di tengah kekacauan digital, mulai muncul wacana “pengawasan etis” terhadap platform seperti TikTok, Instagram, dan X. Pejabat Pemerintah menyebut perlunya content moderation with national values, sebuah frasa manis yang tak jelas batasnya. Padahal, di balik algoritma dan konten viral, yang dituntut warga hanyalah ruang untuk bicara, ruang untuk berpendapat tanpa takut dilabeli subversif.
Perlu dicatat: negara demokratis tak diukur dari ketenangannya, melainkan dari keberaniannya mendengar kekacauan. Ketika Pemerintah merasa berhak menilai mana opini yang layak dan mana yang menyesatkan, saat itulah demokrasi mulai pincang. Ruang publik dikecilkan bukan oleh kekerasan, tapi oleh ketakutan kolektif untuk jujur.
Baca juga : Presiden Minta Menteri dan Bupati Sabar
Para pengamat menyebut ini sebagai fase illiberal slide—demokrasi prosedural yang tetap ada secara formal, tetapi secara substansial kehilangan keberanian untuk membiarkan rakyat berbeda pendapat. Indonesia kini berdiri di persimpangan: akankah merawat demokrasi sebagai kesepakatan bersama, atau membiarkannya dikikis oleh ketakutan pada kritik?
Spiritualitas politik dalam tradisi kita mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tidak ditentukan oleh kemampuan membungkam, tapi oleh kesediaan mendengar. Seorang pemimpin yang kuat bukan yang tak tersentuh kritik, tapi yang mampu meresponsnya dengan lapang dada. Jika negara terus-menerus bereaksi panik terhadap suara warganya, maka siapa yang sesungguhnya perlu dilindungi?
Baca juga : Pembangunan yang Bias
Demokrasi boleh bergetar, tapi tak boleh tumbang. Ia harus dirawat bukan dengan pengawasan, melainkan dengan keberanian untuk mempercayai rakyatnya sendiri. Karena dalam suara gaduh itulah, kadang tersembunyi arah baru yang lebih jernih.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
