Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Tanda-tanda waspada itu telah menyala. Presiden membatalkan kunjungannya ke China pada detik-detik terakhir. Bukan karena alasan protokoler, melainkan karena gelombang unjuk rasa yang membara di ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Di era pascareformasi, jarang ada momen ketika suara warga sedemikian keras mengguncang fondasi kekuasaan. Tagar #IndonesiaGelap bukan sekadar retorika media sosial—ia mencerminkan kegelisahan kolektif yang belum mendapat penanganan substantif dari negara.
Kita menyaksikan momen langka: Pemerintah terlihat benar-benar terjaga. Bukan hanya dalam pengertian siaga, tapi juga dalam makna terduduk diam menghadapi realitas baru. Situasi ini mengingatkan kita pada teori “jendela peluang” (window of opportunity) dalam ilmu kebijakan: krisis kerap menjadi pembuka jalan bagi evaluasi mendalam terhadap tata kelola. Tapi, apakah kita sedang menuju perbaikan, atau malah kembali pada refleks defensif yang lama?
Baca juga : Presiden Minta Menteri dan Bupati Sabar
Sebab, dalam minggu-minggu terakhir, respons negara lebih banyak berkutat pada pengamanan simbolik ketimbang upaya pemulihan substansial. Penurunan pamor ekonomi, kecemasan akan pengekangan kebebasan sipil, serta kepemimpinan yang dinilai semakin menjauh dari rakyat, menjadi bara yang melandasi ledakan protes ini. Al Jazeera mencatat bahwa gerakan ini “berakar dari frustasi panjang dan terakumulasi” (Al Jazeera, 29 Agustus 2025).
Bukan kebetulan jika demonstrasi massif ini meledak sesaat setelah rangkaian perayaan kemerdekaan. Bendera masih berkibar, tapi rasa kepemilikan warga terhadap republik ini sedang runtuh. Ini bukan soal siapa presiden atau partai apa yang menang, melainkan soal bagaimana kepercayaan rakyat pada janji konstitusi diuji dalam kenyataan yang keras: pengangguran, penggusuran, dan pengabaian.
Baca juga : Pembangunan yang Bias
Negara harus tampil sebagai pelindung, bukan hanya pengendali. Tugasnya bukan semata memadamkan api protes, tapi memahami kenapa api itu menyala. Mengelola krisis hari ini tidak bisa hanya dengan patroli aparat dan siaran pers, melainkan dengan pemulihan empati, musyawarah terbuka, dan jaminan bahwa suara-suara pinggiran tidak akan terus-menerus diremehkan.
Sejarah Indonesia telah membuktikan, dari Reformasi 1998 hingga gerakan-gerakan lokal di Papua atau Wadas, bahwa rakyat memiliki cara khas untuk menyatakan perlawanan: lewat kesabaran kolektif yang panjang, yang kemudian meledak. Jika negara terus memilih jalan kekuasaan yang dingin, maka situasi yang “terjaga” ini bisa berubah menjadi “gawat”.
Baca juga : Negara atau Pasar?
Negara terjaga bukan untuk mengawasi rakyat, tetapi untuk mengakui bahwa ketegangan hari ini adalah tanda bahwa republik ini belum selesai dibangun. Negara diuji bukan saat segalanya tenang, tapi saat rakyat menggugat dengan lantang: “Apakah kalian masih bersama kami, atau sudah tenggelam dalam kekuasaan sendiri?”
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
