Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Di kota-kota besar, jalan diperlebar, taman dipercantik, trotoar dihias batu alam. Bangunan menjulang tinggi, mall berdiri di setiap sudut, dan jargon “smart city” diumumkan setiap minggu. Tapi coba tanyakan kepada mereka yang tinggal di pinggiran, yang rumahnya tergusur demi pelebaran jalan, yang sekolahnya bocor setiap musim hujan, atau yang harus berjalan jauh karena halte BRT tak pernah sampai ke kampung mereka. Pembangunan hari ini makin terasa megah di atas, tapi kosong di bawah.
Model pembangunan yang kita jalankan saat ini, dalam banyak kasus, lebih menyerupai aesthetic urbanism—kota dibangun untuk enak dilihat, bukan untuk nyaman dihuni. Laporan riset INDEF (Juli 2025) mencatat bahwa alokasi infrastruktur publik tahun ini masih dominan pada proyek besar berbasis kawasan pusat pertumbuhan, bukan perbaikan infrastruktur dasar di daerah tertinggal. Artinya, pembangunan lebih condong ke kebutuhan investor, bukan ke kebutuhan warga terbawah.
Baca juga : Negara atau Pasar?
Contoh paling gamblang adalah proyek nasional yang merombak wajah kota atas nama modernisasi. Di Jakarta, banyak pemukiman lama digusur dengan dalih “penataan kawasan kumuh”. Di sejumlah daerah, proyek waterfront city dan sport center justru menggusur ruang hidup nelayan dan petani. Semua berjalan dengan bahasa teknokratis yang keren: revitalisasi, relokasi, optimalisasi. Padahal di balik itu, ada penghilangan hak dan keterputusan akar.
Dalam Seeing Like a State (1998), James C. Scott menjelaskan bahwa negara modern cenderung lebih percaya pada citra visual dan skema besar ketimbang realitas hidup yang tak rapi. Maka, tak heran jika peta jalan pembangunan hari ini lebih mengandalkan blueprint dari konsultan ketimbang percakapan dengan warga. Padahal, kota dan desa bukan papan gambar. Ia tempat hidup manusia—yang punya memori, rasa, dan hak bertahan.
Baca juga : Demokrasi yang Tumpul
Kita sedang menyaksikan pembangunan yang bergerak cepat, tapi tak mengakar. Banyak pemimpin daerah berlomba mempercantik kota demi citra “maju”, tapi mengabaikan fungsi sosial ruang. Kampung-kampung yang organik dianggap masalah. Pedagang kaki lima dianggap pengganggu. Warga kecil direduksi sebagai beban estetika. Pembangunan jadi panggung elite, bukan proses kolaboratif.
Kritik terhadap bias ini bukan berarti menolak kemajuan. Tapi, pembangunan sejati tidak mungkin terjadi di atas ketimpangan yang dilegalkan. Kalau rakyat tak diajak bicara sejak awal, pembangunan bukan partisipatif, tapi koersif. Dan kalau pembangunan menghapus tempat tinggal tanpa memberi ganti yang bermartabat, itu bukan modernisasi—itu pengusiran.
Kini saatnya menggeser logika pembangunan: dari kemegahan ke keberpihakan. Dari estetika ke etika. Dari proyek ke kehadiran negara yang mendalam. Karena kota yang sehat bukan yang paling mewah bangunannya, tapi yang paling adil ruang dan peluangnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
