Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Tiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam sehari. Seperti rekor SEA Games. Pada 18 Desember 2025, dari Jakarta, Banten, Bekasi lalu terbang ke Kalimantan Selatan, KPK melakukan tour OTT. Bupati, orang tua bupati, pejabat Pemda, jaksa, kepala kejaksaan, pengacara dan pengusaha, ditangkap. Tapi kenapa kita tidak seterkejut dulu?
Dulu, OTT adalah “gempa”. Anomali. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sekarang, OTT menjadi semacam rutinitas. Bahkan, ada yang menyebut “seperti minum obat”, tiga kali sehari. Polanya berulang.
Ketika sesuatu yang salah terjadi berulang-ulang, otak publik berhenti bereaksi emosional dan mulai bersikap dingin. Bukan karena kita setuju, tapi karena lelah.
Kondisi ini seperti berita macet di Jakarta. Semua tahu itu masalah serius. Semua mengeluh. Tapi tidak ada lagi yang benar-benar terkejut. Kita hanya menyesuaikan jam berangkat. Bukan memperbaiki jalan serta sistem transportasinya.
Baca juga : Kue Besar, Piring Kecil
Ketika ini terjadi, semuanya menjadi biasa. OTT tidak lagi memutus cerita. Tidak lagi menjadi obat pemberantasan korupsi. Hanya adegan dalam satu babak. Bahwa itu ada gunanya, iya. Kita juga tetap mendukung KPK dengan OTT-nya.
Namun, kita butuh ending yang benar-benar bisa mengubah keadaan.
Sejauh ini, kita relatif hanya melihat aktor yang berganti. Hari ini kepala daerah atau pejabat A, besok pejabat B, C dan seterusnya. Jabatan yang ditinggalkannya kemudian diisi pejabat lain. Bahkan, di salah satu daerah, ada penggantinya yang juga terindikasi terlibat. Ini luar biasa.
Pola ini berulang. Bukan lagi seperti minum obat, tapi seperti menyiram tanaman dengan air yang sama setiap hari. Berharap tanaman itu akan tumbuh lebih hijau dan segar, padahal akar-akarnya sudah rusak sejak lama.
Baca juga : Foto-foto Dan Wisata Bencana
Tanpa perubahan struktural yang konkret, tanpa perbaikan sistematis, tanpa ada ketegasan serta masih adanya pandang bulu dan tebang pilih (terutama di level atas), OTT kepala daerah sepuluh kali sehari pun, terasa seperti maintenance rutin. Bukan gempa yang mengguncang.
Kita tidak hanya butuh OTT atau “mencuci piring”, tapi bagaimana secara serius memperbaiki keran yang bocor atau tandon air yang sudah berlumut. Bahkan, kalau pun pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, itu bukanlah solusi yang luar biasa. Ada potensi sekadar memindahkan masalah.
Korupsi yang menyelimuti Indonesia saat ini, bukan lagi sekadar bagaimana cara kita memilih pemimpin. Ini tentang ketegasan dan keteladanan. Tentang ekosistem yang telah memproduksi korupsi menjadi budaya. Korupsi yang dinormalisasi, bahkan dianggap rezeki. Itu harus diberantas. Tuntas.
Sekarang, banyak pejabat tidak lagi berpikir “jangan sampai korup”, tapi “jangan sampai tertangkap”. Ketika rakyat bereaksi dan berkata, “Ya begitulah pejabat,” sesungguhnya, itu bukan lagi sinisme kosong. Itu tanda bahaya yang dinormalisasi.
Baca juga : Berapa Harga Demokrasi?
Normalisasi adalah tahap paling berbahaya dari pembusukan. Seperti alarm yang terlalu sering berbunyi, kita masih mendengarnya, tapi sudah tidak lagi tersentak bangun dari tidur. Apa jadinya kalau ini terjadi pada sebuah bangsa!?
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 21 Desember 2025 dengan judul "Cuci Piring Di Keran Bocor"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
