Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bisnis Kursi

Rabu, 8 Mei 2019 04:51 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Setiap kursi ada harganya. Kursi legislatif maupun eksekutif. Kursi legislatif diraih melalui pemilu. Kursi eksekutif diraih melalui lobi-lobi. Semakin tinggi kursi jabatan, semakin mahal harganya.

Meraih kursi legislatif biayanya mahal, karena harus “ngeteng”. Yang harus diyakinkan adalah pemilih. Semakin tinggi kursi legislatif, semakin banyak jumlah yang harus memilihnya.

Ini karena konstitusi mempersyaratkan rasio keterwakilan suara. Mahalnya ongkos kursi legislatif dimulai dari masa sosialisasi hingga pengamanan suara pasca pemilihan.

Baca juga : Klaim Dan Tasyakur Kemenangan

Kalau asumsi kompetisinya bersih, biaya mahalnya tentu saat kampanye publik. Namun kalau kompetisinya curang, mereka harus keluar uang untuk beli suara dari caleg yang kurang suara. Sebagai ganti rugi, suara kurang kuota yang ada padanya dijual, itung-itung ganti rugi.

Saat-saat sekarang ini merupakan saat-saat perdagangan suara di berbagai tingkat. Adu tawar dan jual beli terjadi merata di berbagai daerah.

Sangat mengiris hati, karena nurani politik tak berdaya melawan tirani mayoritas. Para calo kursi turut meramaikan pasar suara rakyat.

Baca juga : Memindah Ibukota

Untuk kursi eksekutif beda lagi pola perdagangannya. Para birokrat berlomba meniti karir, menaiki tangga birokrasi bukan dengan menyandarkan pada rekam jejak prestasi dan integritas melainkan pada political link up.

Lobi-lobi diperbanyak untuk membuka kesempatan lebih luas. Para birokrat yang ingin menduduki kursi-kursi basah mencari kunci dan pintu masuknya ke para kroni pejabat tingkat lebih di kementeriannya.

Janji-janji manis ditebar, tak lupa pula menebar uang sogokan. Segala jenis ikhtiar fit and proper test dianggapnya sebagai seremoni formal saja.

Baca juga : Terbuka Dan Legawa

Para makelar jabatan inilah yang memasang tarif. Semakin baik tinggi posisinya, semakin tinggi ongkos traksasi kursinya. Lihatlah bagaimana praktek busuk ini terjadi di Kementerian yang sejatinya jadi jangkar moral.

Ya, Kementerian Agama RI. Sekarang, semuanya akan dibongkar dan semua harus bersama ikhtiar dalam rangka penataan birokrasi untuk good corporate governence menuju clean government. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.