Sebelumnya
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan, jangan ada pemberian bansos menjelang Pilkada. Tanggapan Anda?
Setuju. Ini sesungguhnya tidak perlu persetujuan dari eksekutif maupun legislatif. Penting bagi KPK untuk mencermati di lapangan.
Misalnya, ketika kemarin terjadi perubahan anggaran dalam jumlah ratusan triliun tanpa mekanisme persetujuan perubahan di APBN, tanpa ada persetujuan perubahan di Komisi VIII DPR. Bahkan, tidak melibatkan kementerian terkait.
Apakah KPK harus bergerak lebih awal menelisik bansos ini?
Baca juga : Payah, Proyek Pengendali Banjir Di DKI Nggak Serius
KPK harusnya sudah bisa menelisik, ada apa ini. Ketika berpotensi terulang dalam konteks Pilkada, KPK perlu menerjunkan orang-orangnya agar tidak terulang kembali penggelontoran bansos dengan dana ratusan triliun rupiah.
Apakah pendistribusian bansos jelang Pilpres tidak ada pembahasannya di DPR?
Kalau dimajukan, harus dibahas di DPR. Tidak pernah itu dibahas di DPR. Di Komisi VIII DPR, tidak pernah ada pembahasan dirapel di depan, apalagi sampai anggaran ratusan triliun rupiah.
Makanya, ketika rapat, Bu Menteri Sosial bingung saat Komisi VIII DPR bertanya tentang dana bansos yang mencapai 400 triliunan itu.
Baca juga : Setan Merah Belum Kapok Buru Tiket Eropa
Dia juga bingung, uang dari mana itu. Karena, dana Kemensos hanya Rp 78 triliun. Jadi, dia tidak mau tanggung jawab tentang dana Rp 400 triliun tersebut. Mungkin Mensos juga tidak dilibatkan membahas itu.
Menko PMK Muhadjir Effendy menolak usulan KPK itu. Tanggapan Anda?
Kewajiban Pemerintah memang harus dilaksanakan. Namun, jangan seperti menjelang Pilpres, bansos dimajukan.
Kebutuhan rakyat bukan hanya menjelang Pilpres. Apalagi, akan ada Lebaran. Namun karena sudah diberikan menjelang Pilpres, ya habis saat itu juga. Kebutuhan rakyat sekarang ini semakin nyata. Harga kebutuhan pokok semakin tinggi.
Baca juga : Rybakina Hantam Azarenka
Bahwa negara harus melaksanakan kewajibannya, itu betul. Namun, kewajiban negara itu jangan untuk kepentingan politik. Tiba-tiba dimajukan, dirapel di depan. Nah, itu masalahnya.
Apakah tidak akan mengganggu kebutuhan masyarakat yang bergantung dari bansos?
Apa yang diusulkan KPK, bukan berarti negara libur atau tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, dilaksanakan sesuai aturan. Kan sudah ada penjadwalannya, ada sebulan sekali. Bukan dimajukan atau dirapel. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 30 Maret 2024 dengan judul "Wakil Ketua KPK Usul Tak Ada Bansos Jelang Pilkada, Hidayat Nur Wahid: KPK Perlu Terjunkan Orang-orang Terbaik"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.