BREAKING NEWS
 

Tabungan Di Bank Tumbuh

LPS Pastikan Warga Tidak Mantab” (Makan Tabungan)

Reporter : NUR ROCHMANNUDIN
Editor : SISWANTO
Rabu, 29 Juli 2026 08:03 WIB
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Anggito Abimanyu mengucap sumpah jabatan saat acara pelantikan DK LPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (Foto: Dwi Pambudi/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Fenomena masyarakat terpaksa "mantab" alias makan tabungan untuk bertahan hidup dibantah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS mencatat simpanan masyarakat di perbankan justru terus tumbuh di seluruh kelompok nominal, mulai dari di bawah Rp 100 juta hingga di atas Rp 5 miliar.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, pertumbuhan tabungan yang terjadi di semua segmen menunjukkan kondisi keuangan masyarakat secara umum masih terjaga.

"Nggak ya (makan tabungan). Semua masih tumbuh. Semuanya tumbuh dan bergerak," kata Anggito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut mantan Wakil Menteri Keuangan itu, peningkatan simpanan juga mencerminkan mulai membaiknya daya beli masyarakat. Dana yang tersimpan di perbankan, lanjutnya, ikut menopang aktivitas sektor riil.

"Itu menunjukkan sirkulasi dana yang masuk ke bank mendukung kegiatan ekonomi, khususnya sektor riil," ujarnya.

Data LPS menunjukkan, simpanan masyarakat di bawah Rp 100 juta tumbuh 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga Mei 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 3,43 persen.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi menegaskan, tren tersebut tidak mendukung anggapan bahwa masyarakat ramai-ramai menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga : Kondisi Febrie Di Rutan KPK: Sarapan Bareng Tahanan Lain, Menunya Nasi, Bihun & Telor

"Kalau melihat angka-angka ini, fenomena makan tabungan tidak demikian. Simpanan sampai Rp 100 juta masih tumbuh positif, bahkan lebih baik dibandingkan akhir 2025," ujar Doddy dalam konferensi pers virtual.

Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional pada Mei 2026 tumbuh 13,47 persen (yoy). Seluruh kelompok simpanan mencatat pertumbuhan positif.

Bahkan, simpanan di atas Rp 5 miliar masih tumbuh dua digit, yakni 21,45 persen hingga Mei 2026. Namun, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 22,76 persen pada Desember 2025.

"Intinya, semua kelompok simpanan, mulai dari di bawah Rp 100 juta hingga di atas Rp 5 miliar, semuanya tumbuh positif," jelas Doddy.

Meski demikian, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar data tersebut tidak dimaknai sebagai tanda seluruh masyarakat telah terbebas dari tekanan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan simpanan secara agregat belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan.

Sebagian kenaikan dana besar masih dipengaruhi penempatan dana pemerintah.  Sementara rasio DPK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sekitar 42 persen menunjukkan kapasitas tabungan domestik Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia.

Adsense

"Kondisi ini menandakan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal masih menjadi tantangan struktural," ujarnya.

Baca juga : Prabowo-Jokowi-SBY Duduk Berdampingan

Yusuf menilai, indikator makroekonomi memang menunjukkan pemulihan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, inflasi Juni berada di level 3,34 persen, kredit perbankan tumbuh 12,67 persen, dan likuiditas perbankan masih terjaga.

Namun, ia mengingatkan sebagian rumah tangga masih menghadapi tekanan. Ruang untuk menabung menyusut karena meningkatnya beban cicilan. Sementara daya beli kelompok menengah ke bawah masih banyak ditopang subsidi energi, bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah.

Pelaku UMKM dan sektor informal juga masih menghadapi tekanan biaya produksi. Ditambah harga pangan yang membuat mereka lebih berhati-hati membelanjakan pendapatannya.

"Pertumbuhan simpanan merupakan sinyal positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan seluruh masyarakat telah terbebas dari tekanan ekonomi," kata Yusuf.

Dia mendorong pemerintah menjaga momentum dengan memperkuat pendapatan riil masyarakat. Lalu menciptakan lapangan kerja produktif, memperluas akses pembiayaan UMKM, serta meningkatkan literasi keuangan agar dana masyarakat yang tersimpan di perbankan semakin produktif bagi perekonomian.

Di sisi lain, sejumlah indikator menunjukkan daya beli masih menghadapi tantangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2026 sebesar 0,44 persen secara bulanan (month to month/mtm), 1,79 persen secara tahun kalender, dan 3,34 persen secara tahunan.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 2,29 persen dan andil 0,28 persen terhadap inflasi bulanan.

Baca juga : Terjadi Di Beberapa Daerah, Main Hakim Sendiri Jangan Diteruskan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, sepanjang Januari-Juni 2026, inflasi tahunan bergerak di kisaran 3 persen. Puncaknya terjadi pada Februari 2026 yang mencapai 4,76 persen akibat normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya program diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, lonjakan tersebut dipengaruhi low-base effect setelah pemerintah memberikan diskon tarif listrik pada awal 2025.

Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga menunjukkan tren menurun meski masih berada di zona optimistis. Setelah berada di level 127 pada Januari 2026, IKK turun menjadi 125,2 pada Februari, 122,9 pada Maret, sempat naik menjadi 123 pada April, lalu kembali turun menjadi 120,9 pada Mei.

Penurunan IKK mencerminkan masyarakat mulai lebih berhati-hati memandang kondisi ekonomi saat ini maupun prospeknya ke depan. Meski indeks tersebut masih berada di atas level 100 yang menandakan optimisme.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bersama DPR sepakat memprioritaskan pengendalian inflasi dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan, menjaga inflasi dan daya beli menjadi kunci menghadapi risiko kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah.

Selain itu, pemerintah memastikan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi PLN tidak mengalami kenaikan pada periode Juli-September 2026. Pemerintah juga telah menggulirkan paket stimulus ekonomi pada semester II 2026 untuk menopang konsumsi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense