RM.id Rakyat Merdeka - Dunia usaha banyak yang terpukul karena Covid-19. Pemasaran anjlok, produksi nyaris berhenti, sedangkan pengeluaran tetap besar. Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta pengusaha tidak melakukan PHK. Kondisi ini membuat pengusaha seperti disodori buah simalakama.
Sejumlah sektor industri tercatat paling terpukul oleh Covid-19. Mulai dari telekomunikasi, perhotelan, biro travel, ritel fesyen, dan banyak lagi yang lainnya. Akibatnya, gelombang PHK terjadi hampir di setiap wilayah dengan jumlah mencapai lebih dari 1 juta orang.
Baca juga : Politisi Senayan Ingatkan Jangan Ada Monopoli Impor Buah Dan Sayur
Kondisi ini ikut menjadi perhatian Presiden Jokowi. Menurutnya, saat ini merupakan masa-masa sulit. “Saya mengajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” pinta presiden.
Presiden berharap, masyarakat bisa terus bergotong royong dan saling membantu. Karena dengan cara ini, Jokowi yakin Indonesia mampu mempertahankan capaian pembangunan, dan memanfaatkan momentum ini untuk lompatan kemajuan. Presiden sudah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat terdampak pandemi ini.
Baca juga : Ojol Minta BLT Jika Pembatasan Sosial Besar Dilakukan
Berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja ditambah anggarannya. Pemerintah juga sudah menganggarkan bantuan sembako dan bantuan tunai untuk warga tak mampu senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Kemudian, ada pula pembebasan dan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini Rp 110 triliun.
Apa tanggapan pengusaha? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, PHK lebih kecil jumlahnya ketimbang karyawan yang dirumahkan. Karena jika opsi yang diambil PHK, hampir tidak ada perusahaan yang memiliki cadangan untuk memberi pesangon.
Baca juga : Jokowi Sesalkan Akses Setrum Kalah Dari Vietnam dan Malaysia
“PHK relatif kecil. Kebanyakan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Tidak bekerja dan tidak menerima upah, atau menerima upah tapi tidak penuh. Intinya menyesuaikan cash flow perusahaan. Atau ada juga yang cuti di luar tanggungan perusahaan,” katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.