RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pembiayaan paling banyak berasal dari bank Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Hingga akhir tahun lalu, kredit yang sudah disalurkan mencapai Rp 330 triliun.
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (BNI) Bob Tyasika Ananta mengatakan, jumlah tersebut mencakup 49 persen dari kredit infrastruktrur perbankan. “23 persen dari pembiayaan BNI adalah untuk infrastruktur,” ujar Bob di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, 77 persen kredit infrastruktur disalurkan melalui perusahaan BUMN. Sementara sisanya perusahaan swasta. Hingga akhir 2018, BNI menyalurkan Rp 110,6 triliun. Porsinya sebanyak 75 persen untuk infrastruktur publik sektor dan sisanya untuk privat sektor.
Bank Mandiri yang paling besar menyalurkan kredit untuk infrastruktur, yakni Rp 182,3 triliun. Sementara Bank BRI menyalurkan Rp 37,3 triliun.
Baca juga : Bikin Buku "Akal Sehat": Bamsoet Paparkan Pentingnya Infrastruktur
Meski angkanya terbilang tinggi, namun masih kurang banyak untuk menutupi anggaran belanja infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp 5.519 triliun. “Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur ini memerlukan skema pembiayaan di luar APBN,” kata Bob.
Karena itu, kata dia, perlu adanya suntikan dana tambahan dari investor. Masalah lainnya yakni tak mudah menjaring investor. Terkadang investor ragu soal manajemen risiko.
Pendanaan Baru
Kementerian BUMN tengah mengkaji instrumen pendanaan melalui penerbitan crossborder securitization dan green bond untuk menarik investor asing. Diharapkan mereka mau masuk mendanai proyek infrastruktur.
Baca juga : Asetku Bidik Salurkan Kredit Rp 500 M Perbulan
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan, instrumen tersebut jadi pendanaan baru perseroan. Salah satu contohnya PLN dengan instrumen green bond.
“PLN kami dorong bisa cari instrumen pembiayan yang green comply karena cocok untuk proyek-proyek seperti energi baru dan terbarukan atau renewable energy,” ujar pria yang akrab disapa Aloy ini.
Selain karena pendanaan, dia menyebut, instrumen itu sebagai komitmen pemerintah dalam isu perubahan iklim. Di sisi lain, investor yang fokus dalam instrumen green bond jumlahnya tidak sedikit.
Berbagai upaya pendanaan langsung dari investor asing, kata Aloy, sudah dilakukan sejak acara IMF-World Bank di Bali. Saat itu, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pendanaan dengan sejumlah investor, yang terbagi dalam 19 proyek dengan total investasi senilai 13,5 miliar dolar AS.
Baca juga : Nurbaya : Kebijakan Infrastruktur Untuk Ketahanan Wilayah
“Salah satu proyeknya adalah konversi kilang minyak tua dari Pertamina, yang sudah aktif sejak tahun 1950-an, namun kini sudah tidak produktif,” ungkap Aloy.
Dia menyebut, skema itu juga akan diterapkan dengan perusahaan minyak asal Italia, ENI yang dinilai telah berhasil mengkonversi 100 persen Crude Palm Oil (CPO) base. Sehingga diharapkan harga sawit di Tanah Air kembali tinggi. Begitu juga dengan penggunaan energi ramah lingkungan.
Sebab itu, Aloy mengatakan, pemerintah masih akan terus menggenjot berbagai upaya guna mengundang para investor untuk melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI).
“Karena kami juga harus kreatif dalam mencari pendanaan jangka panjang. BUMN-BUMN karya ini juga masih on going untuk membahas dan mengkaji mengenai upaya konsolidasi BUMN,” ujarnya. [MEN/NET]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.