RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah melihat adanya ketidaksesuaian antara produksi dan konsumsi energi di dalam negeri. Ini berimbas pada neraca perdagangan minyak dan gas (migas) yang kerap defisit.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, produksi energi terbesar di Indonesia adalah batu bara (coal). Sementara penggunaan atau konsumsi energi terbesar yakni crude oil (minyak bumi).
Karena itu, pemerintah mendesak ada pengalihan konsumsi ke gas, listrik atau green energy (energi ramah lingkungan) untuk mengatasi defisit tersebut.
Praktisi migas Elan Biantoro mengatakan, jika pemerintah serius mengalihkan konsumsi energi, maka dibutuhkan infrastruktur yang mumpuni . Sejauh ini dia melihat, kebijakan penggunaan LPG (Liquified Petroleum Gas) di Indonesia tidak tepat, karena antara jumlah kebutuhan dan suplai tidak imbang.
“Suplai dalam negeri sedikit. Kita hanya mampu memenuhi sepertiganya saja, selebihnya impor,” kata Elan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Arcandra Tahar Dorong PGN Efisien Bangun Infrastruktur
Untuk mengatasi itu, menurut Elan, pemerintah perlu membangun jaringan infrastruktur city gas yang lebih merata di Indonesia.
“Termasuk yang dekat dengan lokasi sumber energi. Dengan begitu, hal ini sangat mengurangi ketergantungan impor,” tutur mantan pejabat Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ini.
Elan mengatakan, di atas kertas Indonesia memang surplus energi, khususnya gas alam. Sayang, antara tempat yang membutuhkan dan yang menghasilkan energi cukup jauh lokasinya. Sehingga distribusinya juga tidak tepat.
“Misalnya di Jawa Barat. Industri banyak, populasi tinggi, tapi sumber gasnya ada di Papua, di Sulawesi Timur. Ini yang nggak match. Pemerintah perlu membuat planning yang terintegrasi,” sarannya.
Dia pun menggarisbawahi, untuk mengalihkan konsumsi energi minyak bumi ke sumber energi lain, seperti gas atau listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT), dibutuhkan konsistensi dari pemerintah. Sebab, selain memakan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan infrastruktur pendukung.
Baca juga : Bertahan Saat Pandemi, Pemerintah Wajibkan K/L Belanja Produk UMKM 40 Persen
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan adanya mismatch antara produksi dan konsumsi energi di Tanah Air.
Dia mencontohkan, sektor transportasi terlalu banyak menggunakan energi minyak bumi, bahkan hampir 100 persen. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu impor. Padahal, Indonesia memiliki kecukupan energi, di samping minyak bumi.
Budi menyarankan, sektor yang menggunakan minyak bumi, seperti transportasi, sudah mulai beralih ke energi lainnya yang berlimpah di Indonesia.
Sehingga bisa mengatasi permasalahan defisit pada neraca perdagangan. Sebagai gambaran, pada kuartal III-2020, Bank Indonesia (BI) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia 8,03 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setara Rp 118,5 triliun.
Surplus ini meningkat dibanding triwulan sebelumnya, sebesar 2,89 miliar dolar AS (setara Rp 42 triliun). Namun, pendukung utama yang mempengaruhi surplus neraca perdagangan ada di sektor nonmigas.
Baca juga : Iran Akui 2 Lembaga Pemerintahnya Dihajar Serangan Siber
Sedangkan neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 0,47 miliar dolar AS (setara Rp 6,8 triliun).
“Penyebabnya, karena peningkatan impor migas yang lebih besar dibanding ekspornya,” terangnya. [IMA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.