RM.id Rakyat Merdeka - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyambut positif peluncuran paket kebijakan ekonomi 16. Regulasi tersebut diharapkan bisa menggairahkan investasi kembali.
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengungkapkan, realisasi investasi kuartal III-2018 menurun karena terkena dampak gejolak ekonomi global. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah akibat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS), serta perang dagang negeri Paman Sam dengan China, membuat investor wait and see.
”Karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk kembali menggairahkan investor. Antara lain ya itu dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi,” ungkap Lem¬bong dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.
Seperti diketahui, realisasi investasi pada kuartal III (Juli-September) hanya Rp 173,8 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 1,6 persen apabila dibandingkan dengan periode kuartal III -2017 sebesar Rp 176,6 triliun.
Namun demikian, jika dilihat selama Januari-September Tahun 2018 mengalami kenaikan. Yakni Rp 535,4 triliun atau naik 4,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 yakni sebesar Rp 513,2 triliun.
Baca juga : Darmin Cs Obral Insentif
Selain paket ekonomi, Lembong menuturkan, pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan lain yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengan¬tisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi di Indonesia ke depannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, upaya meningkatkan investasi bertujuan untuk membuka lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran bisa turun dengan signifikan.
“Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, lanjut Farah, pemerintah akan memberikan pelatihan melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah.
Seperti diketahui, paket kebijakan ekonomi ke 16 yang belum lama diluncurkan pemerintah menuai polemik. Terutama, mengenai relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kebijakan terse¬but dinilai sudah kebablasan karena membolehkan investor asing masuk pada sektor usaha yang selama ini udah dikerjakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, konom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mendorong pemerintah menunda implementasi relaksasi DNI.
Baca juga : Industri Plastik Di Ujung Tanduk
“Harus dibenahi dahulu secara total, tujuannya agar pelaksanaan relaksasi DNI benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi peningkatan investasi di Indonesia dan akhirnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima.
Bhima meminta, pemerintah melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan DNI baru. Sehingga kebijakan yang diputuskan nanti bisa diterima semua pihak.
Selain membenahi isi relaksasi DNI, Bhima mendorong, kebijakan relaksasi diarahkan kepada hal-hal teknis. Karena, menurutnya, penyebab investasi terhambat didominasi per¬masalahan struktural, seperti perizinan dan birokrasi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal juga mendorong pemerintah mengevaluasi relaksasi DNI.
“Tidak ada salahnya dievaluasi dulu. Investasi nggak masuk, apakah karena DNI nya yang kurang diluas atau ada permasalahan lain,” kata Faisal.
Baca juga : Fokus Akhir Tahun, INKA Genjot Penjualan Gerbong Ke Bangladesh
Kajian mendalam, lanjut Faisal, penting dilakukan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan. Misalnya, ternyata investasi tidak masuk ke Indonesia karena para investor kesulitan hadapi perizinan. Jika itu yang terjadi maka perluasan investasi menjadi kurang tepat.
Faisal mengingatkan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan para investor. Karena hal itu menjadi pijakan mereka. Jangan sampai seperti kebijakan smelter (pabrik pengolahan dan pemur-nian bahan tambang) pada tahun 2014. Pemerintah menawarkan investasi smelter dengan iming-iming akan melarang ekspor bahan mentah tetapi kebijakan berubah beberapa tahun kemudian. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.