RM.id Rakyat Merdeka - Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto memimpin acara penyumpahan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) di Aula Prona Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Kamis (14/7).
Dalam sambutannya, Menteri Hadi berharap keberadaan MPPP dan MPPW dapat meningkatkan kinerja yang semakin baik dalam layanan pertanahan dan tata ruang.
“Sebagai mitra kerja saya sangat mengharapkan saudara-saudara dapat membantu kinerja Kementerian ATR menjadi lebih baik,” ujar Menteri ATR Hadi di hadapan peserta pelantikan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
Baca juga : Polisi Gulung Mafia Tanah
Pria berkumis tebal yang kiprahnya identik adalah orang dekat Presiden Jokowi ini mengatakan, pada pelaksanaan jabatan PPAT diperlukan peningkatan dalam hal pembinaan dan pengawasan.
Menurutnya, PPAT dapat berkontribusi melancarkan tugas Kementerian ATR melalui beberapa cara.
“PPAT dapat mensosialisasikan program prioritas kementerian. Mempercepat proses pendaftaran tanah, bukan malah menghambat layanan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tegaskan apabila ada yang masuk menjadi bagian dari mafia tanah, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mafia tanah,” warning Hadi.
Baca juga : Menteri ATR Percepat Penyelesaian Konflik Pertanahan
Dikatakan Hadi, komitmen memberantas mafia tanah ini sejalan dengan amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
“Saat saya dilantik oleh Presiden, ada tiga hal yang saya sampaikan. Pertama percepatan atau akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia dan Ketiga mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Ini menjadi fokus kita semua,” jelasnya.
Dengan dilantiknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT baik pusat maupun wilayah, diharap dapat segera mengawal kerja para PPAT. Adapun tugas-tugas yang telah menanti usai pelantikan antara lain koordinasi antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Hal ini guna menindaklanjuti pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT maupun pelanggaran kode etik terhadap PPAT.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.