Sebelumnya
Merespons kritikan ini, Yustinus memaparkan, dalam kurun waktu 2019-2022, subsidi non energi cenderung naik rata-rata 36,8 persen untuk subsidi pupuk.
Tahun 2022, subsidi pupuk yang tersalurkan mencapai 7,4 juta ton.
Dan tahun ini, pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp 25,3 triliun.
"Kita menyiapkan dan mematangkan skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran," ujar mantan konsultan Asian Development Bank (ADB) ini.
Untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, pemerintah menerapkan kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk petani. Dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
Baca juga : Ojol Ganjar Berbagi Kebaikan Dengan Sembelih Belasan Hewan Kurban Di Banten
Resinya, dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.
"Mestinya, Mas AHY masuk ke dalam detail dan mengkritik formulasi dan implementasi. Tak sekadar melempar tudingan tanpa dasar," tegas alumnus STAN, yang menyelesaikan pendidikan magister di Jurusan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan Ilmu Filsafat di STF Driyarkara.
Pandemi Covid-19
Yustinus membeberkan, pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lebih kuat dibanding rata-rata kawasan regional.
Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
"Jadi, mana data yg menunjukkan kemiskinan dan pengangguran meningkat? Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global beberapa waktu terakhir," kata Yustinus.
Baca juga : Syahrul Limpo Di Ujung Tanduk
Pernyataan ini ditujukan Yustinus, untuk menjawab tudingan AHY tentang lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19.
"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi," ujar AHY.
Partai Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Serta dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.
"Kalau sebelum pandemi datang, saya juga punya data. Pada tahun 2018 dan 201, ekonomi kita tumbuh stabil masing-masing 5,2 dan 5,0 persen. Relatif lebih baik dibanding negara-negara lain di dunia. Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Februari 2020, indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi," urai Yustinus.
"Sekali lagi, membandingkan itu perlu konteks dan pijakan Mas," sambungnya.
Bantuan Masyarakat
Baca juga : Evaluasi Kinerja Internal Belum Begitu Mendalam
Tak semua hal yang disampaikan AHY, dikritisi Yustinus. Dalam penjelasannya, Yustinus juga sependapat dengan pernyataan AHY, yang menyebut prioritas dan anggaran negara dalam situasi krisis dan tekanan ekonomi yang berat, mesti diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Terutama bagi para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya.
"Untuk ini, kami sependapat. Karena nyatanya 55,2 persen atau Rp 492,0 T atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi, Mas AHY sedang mengafirmasi," papar Yustinus.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.