Sebelumnya
Yustinus menegaskan, setiap tahun, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk belanja perpajakan.
Saat pandemi, ditambahkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).
Belum lagi tax holiday utk industri pionir, serta UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM, dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak kena pajak penghasilan (PPh).
"Ini UU terobosan di tahun 2021, agar keadilan lebih substansial. Sayang, Partai Demokrat banyak tidak setuju saat pembahasan," cetus Yustinus.
Jawaban ini disampaikan Yustinus, menanggapi pernyataan AHY, yang menyebut kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, denhan anggaran yang cukup. Termasuk, untuk generasi muda dan kaum perempuan.
Ketika terjadi krisis ekonomi, AHY meminta pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha. Bukan sebaliknya digenjot.
Rasio Utang
Baca juga : Ojol Ganjar Berbagi Kebaikan Dengan Sembelih Belasan Hewan Kurban Di Banten
AHY meminta pemerintah, agar tidak selalu berdalih, bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60 persen.
"Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang, rendah, dan membebani APBN. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN," singgung AHY.
Menjawab tudingan ini, Yustinus menegaskan, pemerintah tidak sedang berdalih.
Menurutnya, itu memang amanat UU 17/2003 yang membatasi jumlah pinjaman maksimal 60 persen dari Produk Domestik Brutto (PDB).
Untuk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global.
Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati.
Baca juga : Syahrul Limpo Di Ujung Tanduk
"Bukan tanpa alasan, lembaga pemeringkat R&I meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif (sebelumnya stabil) dengan peringkat BBB+. Artinya, tata kelola kita baik dan diapresiasi," beber Yustinus.
"Saya percaya, Mas AHY tidak akan asing aseng dan objektif," tandasnya.
Utang Naik
AHY menyoroti naiknya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah atau utang BUMN.
Menurutnya, ini harus dihentikan.
"Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat, karena jebakan utang," begitu kata AHY.
Soal ini, Yustinus mengatakan, penghentian utang yang selama ini terkendali, akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk berbelanja pada sektor prioritas.
Baca juga : Evaluasi Kinerja Internal Belum Begitu Mendalam
Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6 kali, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sebab, alokasi anggaran naik 2,3 kali, pendidikan naik 1,3 kali, kesehatan naik 1,9 kali, dan perlindungan sosial naik 3,8 kali.
"Matur nuwun untuk kritikannya, Mas AHY. Semoga ini, jadi diskursus yang baik dan menjadi percakapan rasional di ruang publik," pungkas Yustinus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.