RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan pemerintah terus memperluas akses pendidikan di Kabupaten Bungo, Jambi, melalui revitalisasi sekolah, penguatan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan kepala sekolah.
Hal itu disampaikan Fajar saat menghadiri ramah tamah bersama Pemerintah Kabupaten Bungo di Rumah Dinas Bupati Bungo, Kamis (6/8/2026), dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jambi.
"Kehadiran kami di Kabupaten Bungo merupakan bagian dari tugas untuk melihat langsung dinamika pendidikan di daerah. Presiden Prabowo meminta kami turun ke lapangan, mendengarkan denyut nadi masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang kami ambil benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat," ujar Fajar.
Bungo Terima Porsi Besar Revitalisasi Sekolah
Fajar menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi terus meningkat.
Pada 2025, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 355 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dengan anggaran sekitar Rp371 miliar. Sebanyak 63 satuan pendidikan berada di Kabupaten Bungo atau sekitar 15 persen dari total penerima di Provinsi Jambi.
Baca juga : Wamen Fajar: SNT Jadi Jembatan Emas Pendidikan Berkualitas
Sementara pada 2026, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 389 satuan pendidikan, dengan sekitar 60 sekolah berada di Kabupaten Bungo.
Selain revitalisasi gedung sekolah, Kemendikdasmen juga menyalurkan sekitar 374 unit Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bungo, dengan penerima terbanyak berasal dari jenjang sekolah dasar. Namun, Fajar mengingatkan peningkatan fasilitas harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran.
"Jangan sampai sekolahnya sudah bagus, sudah memiliki papan digital, tetapi kualitas pendidikannya tidak meningkat. Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal agar bantuan ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan," katanya.
PJJ Buka Akses Pendidikan Menengah
Di sela kunjungan ke SMAN 1 Bungo, Jumat (7/8/2026), Fajar meninjau pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan berdialog dengan sejumlah siswa, di antaranya Ali Imron, Renaldi, dan Yuanita.
Ketiganya berasal dari keluarga kurang mampu yang memilih mengikuti PJJ agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Yuanita, misalnya, memilih PJJ karena ijazah sekolah sebelumnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Menurut Fajar, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah masih menjadi tantangan di Kabupaten Bungo.
Baca juga : Wamen Fajar Dorong Kolaborasi Tekan Anak Tidak Sekolah di Jawa Barat
"Saat ini baru sekitar satu dari tiga anak usia 16 hingga 18 tahun di Kabupaten Bungo yang menikmati pendidikan SMA atau sederajat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan PJJ merupakan layanan pendidikan formal yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Lulusan program tersebut memperoleh ijazah yang sama dengan SMA reguler sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"PJJ juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah," jelasnya.
PAUD dan Kepala Sekolah Jadi Perhatian
Selain pendidikan menengah, pemerintah juga memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai persiapan penerapan wajib belajar 13 tahun. Fajar mengatakan, ketika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mulai diberlakukan, paling lambat tahun depan setiap anak diwajibkan mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD.
Perhatian terhadap PAUD di Kabupaten Bungo juga meningkat. Jika pada tahun sebelumnya hanya dua satuan PAUD menerima bantuan revitalisasi, tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 31 satuan pendidikan.
Baca juga : Buka MPLS PJJ, Wamen Fajar Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah
Di sisi lain, Fajar mengajak pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dalam mengatasi kekurangan kepala sekolah yang masih menjadi persoalan nasional.
"Saat ini secara nasional kita masih kekurangan sekitar 44 ribu kepala sekolah. Pengangkatan kepala sekolah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan meski terbatas," ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Bungo mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di daerahnya. Menurutnya, berbagai program Kemendikdasmen telah meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Kabupaten Bungo.
"Kabupaten Bungo sangat terbantu oleh program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Banyak sekolah yang kini memiliki fasilitas yang jauh lebih layak. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut," katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.