RM.id Rakyat Merdeka - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis.
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam webinar yang bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06).
"Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah itu, diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis. Bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.
Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.
"Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin di saat krisis. Karena di saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.
Baca juga : BPS: Periode Januari-Mei 2020 Hanya Nilai Ekspor Pertanian Yang Naik
Dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 merupakan tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Hal ini diharap mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama mengahadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.
"Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.
"Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan batu kehidupan berdemokrasi," pungkasnya.
Selain dihadiri Bahtiar, webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain yakni; Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar; dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. [
Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis.
Baca juga : Hari Ini, Selandia Baru Umumkan 2 Kasus Baru
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam webinar yang bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06).
"Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah itu, diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis. Bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar.
Ditambahkan, tidak banyak pemimpin yang dapat menghadapi situasi krisis dan membawa optimisme di tengah masyarakat.
"Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin di saat krisis. Karena di saat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.
Dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 merupakan tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Hal ini diharap mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama mengahadapi kenormalan baru dengan dilengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga : Dico Ganinduto Bakal Diduetkan dengan Petahana
"Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.
"Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan batu kehidupan berdemokrasi," pungkasnya.
Selain dihadiri Bahtiar, webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain yakni; Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar; dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. [DIR]
]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.